GlobalSulbar.com, Polman – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar mengecam kebijakan pihak RSUD Hajjah Andi Depu yang diduga melakukan pemotongan gaji terhadap ratusan tenaga kesehatan (nakes).
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, hampir seluruh tenaga kesehatan RSUD Hajjah Andi Depu dan bahkan dokter mengalami pemotongan gaji yang tidak transparan.
“Ada pemotongan gaji, tapi tidak diketahui ke mana dan untuk apa”,
“Kita nakes dituntut dan kerja di bawah tekanan terlalu banyak aturan tapi minim gaji yang nakasi’ki”,
“Selain itu, beberapa bahan-bahan medis pun selalu kosong dirumah sakit seperti obat dan bahan-bahan lainnya,” beber salah seorang nakes RSUD Hajjah Andi Depu yang enggan disebutkan identitasnya, Rabu 9 Juli 2025.
Sementara itu, Kabid PTKP HMI Cabang Polman, Yusril mengatakan, Kebijakan ini tidak manusiawi dan mencederai prinsip keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak tenaga medis yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar.
Ia menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk eksploitasi terhadap tenaga kesehatan.
“Pemotongan gaji tanpa penjelasan yang transparan adalah tindakan semena-mena. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal moralitas dan tanggung jawab publik. Kami menuntut keadilan bagi para nakes,” tegasnya
Olehnya, pihaknya menyampaikan sejumlah pernyataan sikap, di antaranya :
1. Meminta Bupati Polman Copot Direktur RSUD Hj. Andi Depu
Kami mendesak Bupati Polewali Mandar dan Pemerintah Daerah untuk segera mencopot Direktur RSUD Hj. Andi Depu karena dianggap gagal dalam menjalankan manajemen yang akuntabel dan humanis.
2. Meminta BPK, DPRD dan inspektorat daerah untuk mengaudit seluruh Keuangan RSUD Hj. Andi Depu termasuk dana insentif dan gaji tenaga kesehatan.
3. Kembalikan Hak Tenaga Kesehatan Secara Penuh
Gaji yang dipotong tanpa dasar yang jelas harus dikembalikan sepenuhnya kepada seluruh nakes yang terdampak. Setiap bentuk penyelewengan atau kesalahan manajerial harus ditindak secara hukum.
“Gaji tenaga kesehatan itu seharusnya ditambah, bukan malah dipotong. Apalagi tanpa kejelasan dan transparansi,” tambah Yusril
Menurutnya, HMI Polman berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sebagai bentuk solidaritas terhadap tenaga kesehatan yang telah berjasa besar bagi masyarakat.
“Bila pernyataan sikap ini tidak diatensi oleh pihak berwenang. Maka kami akan melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi demonstrasi,” tutupnya
(Kalam)
***
