GlobalSulbar.com, Mamuju – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 serta evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar, Kamis 4 Juni 2026.
Rapat Monev tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Habsi Wahid, didampingi Jumiaty Mahmud dan Haeruddin serta dihadiri sejumlah OPD Pemprov Sulbar, di antaranya, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Sulbar menyoroti masih rendahnya realisasi kegiatan dan capaian PAD yang dinilai belum sesuai target yang telah ditetapkan.
“Percepatan realisasi kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan. Jangan sampai program yang telah dianggarkan mengalami keterlambatan pelaksanaan,” tegas Habsi
Olehnya, Habsi meminta seluruh OPD memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang telah tersedia guna meningkatkan capaian PAD Sulawesi Barat.
Menurutnya, capaian PAD Sulbar hingga saat ini baru berada di kisaran 28 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target yang seharusnya telah melampaui 48 persen pada periode yang sama.
“Potensi PAD yang sudah ada harus dimaksimalkan. Capaian saat ini masih perlu ditingkatkan agar target pendapatan daerah dapat tercapai sesuai perencanaan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Komisi II memberikan apresiasi kepada Dinas Perkebunan yang berhasil memenuhi bahkan melampaui target PAD yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Jumiaty Mahmud meminta agar rekomendasi pelaksanaan kegiatan yang telah disampaikan oleh BPKAD segera ditindaklanjuti, terutama program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Keterbatasan anggaran bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kreativitas dan komitmen dalam menjalankan program,” katanya
Dirinya pun berharap, seluruh OPD dapat meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program kerja, sehingga target pembangunan daerah maupun pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal pada tahun anggaran 2026 sesuai yang diharapkan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Bagi Jumiaty, rata-rata realisasi kegiatan OPD mitra Komisi II masih berada di bawah target yang telah ditentukan, sehingga diperlukan langkah percepatan dan pengawasan yang lebih efektif pada semester berikutnya.
(Kalam)
***
