GlobalSulbar.com, Mamuju – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi (rakor), Senin 26 Januari 2026.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DTPHP Sulbar, Hamdani Hamdi, dan dihadiri oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Titiek Anas, pengawas mutu pakan peternakan, serta staf terkait.
Pada rakor itu, Kepala DTPHP Sulbar, Hamdani Hamdi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mendorong swasembada jagung sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan peternakan di Sulawesi Barat.
“Swasembada jagung bukan hanya soal meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan perencanaan yang tepat, penguatan kelembagaan petani, serta dukungan sarana dan prasarana”,
“Kami ingin Sulawesi Barat tidak lagi bergantung dari luar daerah untuk kebutuhan jagung, baik untuk pangan maupun pakan ternak,” tegas Hamdani Hamdi.
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Sulbar, Titiek Anas, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat potensi besar yang belum dimaksimalkan, baik dari sisi luas tanam, produktivitas, maupun pemanfaatan teknologi budidaya.
“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa produksi jagung Sulawesi Barat masih bisa ditingkatkan melalui optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul, penguatan pendampingan petani, serta perbaikan pola tanam. Ini menjadi langkah strategis agar produksi kita mampu mengejar kebutuhan daerah,” ujar Titiek.
Ia menambahkan, sinergi lintas bidang, termasuk dengan pengawas mutu pakan peternakan, sangat penting untuk memastikan ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan ternak tetap terjaga.
Menurutnya, melalui rapat koordinasi ini, DTPHP Sulbar merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditindaklanjuti dalam program kerja, termasuk peningkatan luas tanam, intensifikasi pertanian, serta penguatan pengawasan mutu untuk mendukung rantai pasok jagung yang berkelanjutan.
Dirinya pun berharap, dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, target swasembada jagung di Sulawesi Barat dapat segera terwujud demi mendukung kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.
(Kalam)
***
