GlobalSulbar.com, Pasangkayu – Wagub Sulbar, Salim S. Mengga menggelar pertemuan dengan warga di Dusun Lembah Harapan, Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Selasa 13 Mei 2025.
Turut hadir dalam pertemuan itu, di antaranya, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, Kanwil ATR/BPN Sulbar, Kepala ATR/BPN Pasangakyu, Dinas Perkebunan Sulbar, Dinas Kehutanan Sulbar, Kepala Inspektorat Sulbar, Dandim 1427 Pasangkayu, Wakapolres Pasangkayu, Kades Jengeng Raya, Kades Lariang, dan tokoh masyarakat.
Pertemuan tersebut digelar untuk menyikapi terkait sengketa agraria yang melibatkan antara warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, Sulbar.
Pada pertemuan ini, Salim S. Mengga mengatakan, kehadirannya di Pasangkayu bukan untuk mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi mencari solusi atas masalah yang sudah terjadi selama puluhan tahun.
“Karena itu, hari ini saya perintahkan kepada perkebunam, kehutanan, BPN, biro hukum, supaya mengkaji masalah ini dengan baik”,
“Cari solusinya, kemudian kita bertindak. Saya tidak mau dengar kalau masalah ini susah diselesaikan. Harus bisa diselesaikan”,
“Saya tidak pernah perduli siapapun dibelakang perusahaan. Silahkan perusahaan bekerja”,
“Tapi masyarakat juga harus tentram. Siapapun di Jakarta, akan saya datangi. Ini jangan berlarut-larut, sengketa harus diselesaikan. Itulah tugas pemerintah”,
“Saya minta kita bersabar. Jangan mau diadu domba. Ini negara hukum. Tidak boleh ada yang semena-mena,” tegasnya
Salim juga meminta agar warga jangan membenci pengusaha perkebunan sawit selama bekerja dengan benar dan sesuai aturan.
“Kecuali kalau dia merusak, kita akan evaluasi izinnya”
“Saya juga tidak mau dengar ada pejabat kongkalikong dengan perusahaan. Jangan dikasi sesuatu, lalu gelap mata,” paparnya
Di tempat sama, Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa mengungkapkan, permasalahan sengketa lahan yang melibatkan warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini sudah lama.
“Dan kuncinya, ada pada pak gub dan pak wagub selaku perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Yang perlu diketuk adalah para pimpinan perusahaan di Jakarta”
“Kalau pimpinan perusahaan di daerah kan tidak bisa ambil keputusan. Saya ingin ini diselesaikan dengan para direksi PT Astra di Jakarta dengan mengajak serta masyarakat,” tutupnya
