GlobalSulbar.com, Mamuju – Wakil ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengamati kinerja Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin selama tiga bulan bertugas di Sulbar.
Berdasarkan pengamatan itu, Abdul Rahim menegaskan dua hal yakni, pertama, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyentuh sektor yang paling utama dalam menyelesaikan permasalahan daerah.
Kedua, mengarahkan birokrasi bekerja secara kolaboratif.
Ia menuturkan, Bahtiar Baharuddin menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar menggantikan Prof Zudan Arif Fakrulloh pada 12 Mei 2024, Posisinya dalam melanjutkan roda pemerintahan adalah mengawal program yang sudah dituangkan dalam APBD 2024. Maka jangan berharap lebih.
“Harus dimaklumi pak Bahtiar masuk menggantikan Prof. Zudan dalam konteks standing anggaran semua sudah jalan, semua kebijakan yang berkenaan dengan penggaran semua sudah jalan, sehingga tentu kita tidak bisa berharap banyak pak Bahtiar bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mengawal program dalam APBD,” ucap Rahim.
Walaupun demikian, lanjutnya, Bahtiar dengan cepat menemukan sektor yang prioritas untuk disentuh, misalnya penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, dan problem lainnya.
“Bahtiar melihat potensi yang mesti dimaksimalkan, baik SDM dan SDA, kemudian diimplementasikan dalam kegiatan menanam, menebar benih ikan tawar, dan berkolaborasi dalam membuat rumpon buatan dengan forkopimda”,
“Menanam ini bukan soal berapa banyak ditanam, tapi ini pesan kepada masyarakat yang penduduknya 75 persen adalah petani. Selain itu Sulbar memiliki kekayaan alam, (Darat dan Lautan), kalau ini bisa dimanfaatkan maka angka kemiskinan dengan sendirinya akan turun”,
“Jadi Pj gubernur ini bisa menemukan mengapa kemiskinan tidak bisa turun secara signifikan dan menemukan apa yang menjadi potensi Sulbar ini bisa maju,” paparnya
Rahim mengungkapkan, Berangkat dari potensi inilah Bahtiar fokus pada sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan.
“Pak PJ itu seluruhnya untuk bagaimana melakukan terbaik untuk mendorong sektor yang diharapkan menjadi sumber pendapatan masyarakat, terutama petani yang bisa dikatakan Sulbar ini lebih banyak petani, kedua sumber daya alam kita, ini yang ingin disentuh pak Pj Bahtiar,” ungkapnya
Lebih jauh, Rahim menjelaskan, Pj Gubernur Sulbar menginginkan pengelolaan SDA dan peningkatan pendapatan petani ini bergerak secara masif, tujuannya memperkuat kedaulatan pangan Sulbar.
Hal ini juga berkaitan dengan mempersiapkan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kedua, Pj Bahtiar selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah berusaha menata pemerintahan di enam kabupaten di Sulbar.
Makanya pada Kick Off Pembukaan HUT Sulbar ke 20 Tahun, insiden tidak adanya kehadiran bupati disusul dengan sorotan melalui sambutan Pj Bahtiar, sebetulnya menunjukkan komitmen Pj Bahtiar untuk mempersatukan para pemangku kebijakan di provinsi Sulbar.
Sehingga, lanjut Rahim, dalam setiap agenda Bahtiar selalu menunjukkan kekompakan dan sinergi dengan Forkopimda dan instansi vertikal lainnya, tujuannya ingin memberikan contoh bagaimana semestinya sistem pemerintahan itu berjalan.
“PJ Gubernur itu konsen pada upaya mendorong birokrasi yang makin kampetable dan responsif terhadap seluruh dinamika, permasalahan dan tantangan yang ada.
Memperkuat hubungan sinergitas dengan seluruh kepala daerah dengan Pemprov sebagai Pejabat Perwakilan Pemerintahan Pusat.
Sistem koordinasi dan pola kolaborasi lah yang selama ini sulit diwujudkan.
Hanya mudah dan indah kedengaran bak pemanis dalam setiap forum, tapi dalam praktek jauh dari yang diharapkan, poin inilah selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, beliau serius bahkan terkadang dalam harus sampaikan dalam intonasi tegas dan keras.
PJ Gubernur menekankan agar bupati di enam kabupaten tidak jalan sendiri-sendiri melainkan bekerjasama dalam sebuah sistem pemerintahan secara integral, “ terang Rahim.
Rahim juga menegaskan, sebetulnya persoalan stunting-kemiskinan, pengangguran dan problem sosial lainnya mesti dipahami bahwa problem ini titik sumbunya berada di kabupaten. Pemerintah provinsi pada level supervisi, fasilitasi dan supporting system.
Artinya, jika enam kabupaten tidak berada pada titik frekuensi, telad dan komitmen yang sama, lalu berkolaborasi dalam aksi program mengatasi permasalahan ini, maka Provinsi Sulbar akan sulit bangkit dan maju seperti provinsi lainnya.
Untuk itu, pentingnya pandangan dan gelak langkah bersama di enam kabupaten, koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menyiasati terbatasnya APBD.
Sehingga, Rahim membeberkan bagaimana Bahtiar mendesain APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 agar menyasar langsung basic needs of society.
“Kita harus bisa maju bersama-sama, Makanya pada APBD-Perubahan diusulkan 9 miliar, kemudian Bahtiar mendesain APBD pokok 2025, menganggarkan 30 miliar untuk pengadaan berbagai bibit komoditi, ada kopi, kelapa, kakao, durian, dan lainnya”,
“Bahkan DPRD memberikan dukungan penuh agar angka 30 Milyar tersebut bisa ditingkatkan sampai 80 M. Karena ini sangat kongkrit dan terukur, bagaimana APBD diarahkan untuk kepentingan Rakyat, seperti membantu para petani, nelayan, masyarakat untuk menambah produksi dan memperbaiki pendapatannya,” tutup Rahim
