GlobalSulbar.com, Mamuju – Komisi II DPRD Sulbar bersama Perangkat Daerah Pemprov Sulbar, menggelar rapat kerja (Raker), Rabu, 5 Juni 2024.
Raker itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Sudirman, didampingi Wakil Ketua, Firman Argo, anggota Komisi II, Mulyadi Bintaha, dan dihadiri sejumlah OPD di lingkup Pemprov Sulbar diantaranya, BPKPD, Biro Ekbang Setda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.
Raker tersebut membahas terkait temuan dan rekomendasi BPK RI dalam LHP LKPD 2023, serta langkah-langkah kongkrit yang akan diambil oleh Pemprov Sulbar dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
Adapun sejumlah poin penting yang dibahas dalam raker tersebut diantaranya,
1. Temuan-temuan BPK: Diskusi mendalam mengenai berbagai temuan BPK yang memerlukan perhatian dan perbaikan segera.
2. Rencana Tindak Lanjut: Setiap OPD diharuskan memaparkan rencana tindak lanjut yang konkret dan jadwal pelaksanaannya.
3. Evaluasi dan Monitoring: Penekanan pada pentingnya evaluasi dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua rekomendasi BPK dilaksanakan dengan baik.
Melalui raker itu, ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sudirman menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan serius dan segera. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya
Ia juga berharap, raker ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan efisien.
(Kalam)
***
