GlobalSulbar.com, Mamuju – Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Workshop Enterprise Fraud Risk Assessment (EFRA) secara daring, Selasa 4 Agustus 2026.
Keikutsertaan Biro Organisasi dalam kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam mendukung misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi, Nuzululhiah Thamrin yang mengikuti kegiatan ini menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi, Nomor: PE.13.03/S-456/D6/04/2026.
‘’Teman-teman yang hadir pada kesempatan ini merupakan pejabat dan staf yang menangani SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), MRI (Manajemen Risiko) dan IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi),’’ jelas Nuzul.
Pejabat Fungsional BPKP, Juwita Hari Yani Harahap hadir sebagai pemateri. Dalam paparannya, ia menjelaskan konsep, metodologi, serta pentingnya penyusunan register risiko fraud (kecurangan) yang terintegrasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tujuan dan mitigasi kita harus mampu mengenali potensi kecurangan sejak dini secara sistematis,” ujar Juwita.
Ia juga menekankan pentingnya menyusun strategi mitigasi yang efektif. Hal ini diperlukan untuk memperkuat budaya pencegahan korupsi. Selain itu, pembangunan register risiko yang divalidasi juga krusial untuk mendukung pengawasan yang lebih terukur.
