GlobalSulbar.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka,memimpin apel virtual lingkup Pemprov Sulbar, Senin 4 Mei 2026.
Melalui apel virtual tersebut, Suhardi Duka menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kondisi nasional yang dinilai tidak baik-baik saja.
Mantan Bupati Mamuju dua periode ini mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja rasional, melayani masyarakat dengan maksimal, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu sorotan publik.
Olehnya, Ia meminta ASN untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
Pada kesempatan itu juga, Suhardi Duka menuturkan, situasi yang dihadapi pemerintah saat ini tidak bisa disamakan dengan kondisi normal.
“Beragam tekanan, baik dari sisi politik maupun perang antar negara berdampak terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia, menuntut pemerintah daerah mengubah cara mengelola program dan anggaran,” terangnya
Bagi SDK, setiap kebijakan harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan sekadar formalitas dalam dokumen anggaran.
Efisiensi, kata dia, bukan lagi pilihan melainkan keharusan.
Karena itu, ia memastikan program yang dinilai tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat untuk tidak dijalankan, meskipun telah tercantum dalam APBD.
“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah harus mampu memilah prioritas secara rasional dan bertanggung jawab,” paparnya
Menurutnya, pengawasan publik kini jauh lebih ketat, jadi setiap individu memiliki kemampuan untuk menyuarakan penilaian melalui perangkat digital.
Kondisi ini membuat setiap tindakan pejabat publik berpotensi menjadi viral, baik dalam konteks positif maupun negatif.
Sehingga, ia meminta seluruh jajaran berhati-hati dalam bersikap. Praktik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif, seperti memperlambat layanan atau melakukan pungutan, harus dihindari.
Bahkan, ia secara tegas melarang sekolah melakukan penarikan iuran kepada orang tua murid, meskipun atas dasar kesepakatan.
Ia jug menyoroti pentingnya loyalitas ASN terhadap institusi.
“Saya mengingatkan agar pegawai tidak menjadi pihak yang justru menyerang atau memperkeruh situasi internal”,
“Jika terdapat kekeliruan, says meminta agar diselesaikan secara internal dengan semangat perbaikan, bukan memperuncing masalah di ruang publik,” paparnya
Lebih lanjut, ia menjelaskan, pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan, terutama dari sektor pajak rokok dan transfer pusat, dengan estimasi kekurangan mencapai sekitar Rp67 miliar. Kondisi ini kembali menegaskan urgensi efisiensi dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program.
“Penerimaan APBD semakin menurun. Utamannya di sektor PAD. Dua jenis pendapatan, pajak rokok dan pajak APBN itu kurang lebih 67 miliar. Kini kita harus efisiensi lagi,” keluhnya
Dirinya pun berharap, seluruh aparatur tetap fokus pada target pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
(Kalam)
***
