GlobalSulbar.com, Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) didampingi Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, Bupati Polman, Syamsul Mahmud, Bupati Majene, Andi Sukri Tammalele, Bupati Mateng, Arsal Aras, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus beserta Kepala Inspektorat Sulbar, Muh Natsir melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indinesia, Kamis 7 Agustus 2025.
Kepala Inspektorat Sulbar, Muh Natsir mengatakan, koordinasi tersebut terkait upaya pencegahan korupsi di Sulbar.
“Tadi kita mendampingi pak Gubernur dalam rangka koordinasi terkait upaya pencegahan korupsi di Sulbar,” katanya
Menurut Natsir, KPK RI ingin melihat komite-komite apa yang telah dilakukan Pemprov Sulbar dalam upaya pencegahan korupsi.
Termasuk, kebijakan apa yang akan ditempuh serta permasalahan dihadapi dalam pencegahan korupsi.
“Jadi pak Gubernur sudah utarakan secara tuntas mulai dari permasalahan dan lima upaya disampaikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, upaya pertama Gubernur sebelum melakukan pelantikan 15 pejabat eselon II sudah dilakukan identifikasi rekam jejak para pejabat.
“Kedua itu, ada penandatangan fakta integritas, dimana salah satu poinnya pejabat eselon II harus mampu untuk menyelenggarakan Pemerintahan bersih dan baik serta jauh dari praktek KKN,” jelasnya
Sedangkan, lanjut Natsir, upaya ketiga dilaksanakan retret orientaso kepada Pejabat eselon II agar memiliki pemahaman dan pengetahuan cara-cara pelaksanaan sesuai dengan prosedur.
“Keempat, dilakukan pemutakhiran temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terakhir penertiban aset daerah. Ini semua dijelaskan satu persatu dihadapan KPK RI”,
“Sehingga, KPK RI ingin melihat komitmen Pemprov Sulbar dalam upaya pencegahan korupsi,” terangnya
(Kalam)
***
