GlobalSulbar.com, Jakarta – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) didampingi Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dan Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad menggelar pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di kantor Ditjen Bina Adwil, Senin 4 Agustus 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Bina Adwil, Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si, dan jajaran staf.
Melalui pertemuan itu, Suhardi Duka mengusulkan Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah kepulauan.
Menurutnya, alasan pengusulan Sulbar sebagai daerah kepulauan, mengingat wilayahnya memiliki sekitar 42 pulau yang tersebar di empat dari enam kabupaten yang ada di provinsi ke-33 Indonesia ini.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengungkapkan, jika status ini dikabulkan, Provinsi Sulbar akan mendapatkan dukungan kebijakan dan fiskal yang lebih kuat, terutama dalam mengembangkan wilayah-wilayah kepulauan yang selama ini belum tergarap optimal akibat keterbatasan akses dan infrastruktur.
“Dari enam Kabupaten di Sulbar, ada empat kabupaten yang memiliki pulau, sehingga daerah inilah yang kita anggap bisa diusulkan menjadi daerah kepulauan”,
“Karena saat ini kita memiliki keterbatasan dan keterjangkauan untuk kita bagaimana mengembangkan daerah kita utamanya di daerah-daerah kepulauan yang sangat potensial untuk kita kembangkan yang bisa mendukung terhadap pembangunan di provinsi Sulbar,” paparnya
Ia juga menambahkan, usulan yang disampaikan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka tersebut didukung oleh pihak Ditjen Bina Adwil Kemendagri.
“Mereka akan mendukung dan menyetujui jika Sulbar membutuhkan status tersebut dan insyaallah kita akan melakukan tindak lanjut,” tutupnya
(Kalam)
***
