GlobalSulbar.com, Jakarta – Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), di gedung DPR RI Jakarta, Rabu 30 April 2025.
RDP tersebut turut dihadiri oleh Kemendagri, Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia secara virtual.
Adapun yang dibahas dalam RDP ini yakni, terkait penyelenggaraan Pemda, dana transfer pusat ke daerah, BUMD, BLUD, dan pengelolaan kepegawaian.
Melalui RPD itu, Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga memaparkan sejumlah permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat saat ini.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi belum inklusif mengalami perlambatan di tahun 2024 dengan 4,76 persen dibawa rata-rata nasional.
Angka kemiskinan masih tinggi berada diatas rata-rata nasional sebesar 10,71 persen pada tahun 2024.
Pembangunan wilayah belum merata dengan terbatasnya infrastruktur konektivitas dengan kondisi jalan provinsi baru mencapai 46,89 persen.
Tata kelola pemerintahan belum optimal, RB 60,2/B, indeks SPBE 3,70 poin, indeks inovasi 49,5 poin, serta kualitas SDM masih rendah, dan rendahnya kapasitas fiskal.
Rendahnya investasi dan kerjasama daerah, di tahun 2024 realisasi investasi hanya sebesar 2,9 triliun, dan infrastruktur pendukung investasi masih minim.
Selain itu, resiko bencana di Sulawesi Barat masih tinggi, berdasarkan nilai IRBI tahun 2024 sebesar 155,69 poin dengan kategori tinggi.
Tak hanya itu, dirinya juga menyampaikan tingginya ketergantungan kerja ASN kepada non ASN, dan distribusi ASN belum profesional antar kabupaten dan sektor, serta sistem merit masih lemah.
Pada kesempatan itu juga, Salim S Mengga mengungkapkan, bahwa Sulawesi Barat menghadapi tantangan struktural dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
(Kalam)
***
