GlobalSulbar.com, Mamuju – Pemerintah Kabupaten Mamuju bakal mengevaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu diungkapkan Bupati Mamuju, Dr.Hj.Sitti Sutinah Suhardi, saat membuka Forum OPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mamuju tahun 2026, di aula kantor bupati mamuju, Rabu 16 April 2025.
Sutinah mengakui, telah menerima banyak laporan dan keluhan tentang keberadaan PPPK yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, bahkan sangat jarang berada ditempat kerjanya.
Olehnya, ia meminta kepada para camat dan Kepala Desa agar memberikan laporan terkait kinerja PPPK yang bertugas di wilayahnya untuk di evaluasi dan akan diberi sanksi tegas dengan tak lagi memperpanjang SK bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas.
Menurutnya, hal ini sangat miris sebab pengangkatan PPPK yang di harapkan menjadi penunjang tugas birokrasi pada layanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat, seperti guru dan tenaga kesehatan, justru menjadi beban lantaran sebagian tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi.
Padahal disisi lain, lanjut Sutinah, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah mengurangi sejumlah belanja strategis seperti pembangunan infrastruktur demi menyiapkan gaji PPPK yang mencapai milyaran rupiah dari APBD mamuju.
(Kalam)
***
