GlobalSulbar.com, Mamuju – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Aktif (FTHA) menggelar aksi unjuk rasa (Unras), di depan Kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Senin, 6 Januari 2025.
Melalui unras itu, FTHA menyoroti sejumlah tenaga honorer bodong di Kabupaten Mamuju yang lolos seleksi PPPK tahun 2024, lantaran diduga menggunakan Surat Keputusan (SK) siluman.
“Aksi yang dilakukakan di DPRD hari ini, karena teman-teman tenaga honorer merasa dicurangi, ada indikasi kecurangan yang dilakukan BKD Kabupaten Mamuju, dimana ada SK siluman yang digunakan orang tertentu untuk mengikuti seleksi PPPK, dan diloloskan,” ungkap juru bicara FTHA, Irfan.
Menurutnya, sejumlah tenaga honorer di Mamuju telah mengabdi hingga puluhan tahun dan bahkan sudah masuk dalam kategori dua (K2), namun belum diloloskan.
“Ada tenaga honorer yang sudah mengabdi sampai 20 tahun, dan sudah K2, tapi belum diloloskan, sementara ada orang yang sama sekali tidak pernah mengabdi atau tidak pernah masuk kantor alias honorer bodong tapi justru diloloskan, ini kan tidak adil,” tutupnya
Adapun sejumlah tuntutan FTHA di antaranya :
1. Mendesak badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Kabupaten Mamuju untuk memberikan pembuktian persyaratan bagi mereka yang lulus untuk melampirkan SK 2023/2024 beserta ampra gaji sebagai bukti keaktifan bekerja hingga saat ini.
2. Menggugurkan peserta yang lulus seleksi PPPK yang tidak memenuhi persyaratan pemberkasan
3. Mendesak DPRD Kabupaten Mamuju untuk melakukan pembatalan penggajian melalui APBD.
4. Meminta APH untuk memeriksa dan melakukan investigasi terhadap OPD terkait hasil seleksi CASN PPPK di Kabupaten Mamuju tahun 2024, karena diduga kuat ada mal administrasi.
(Kalam)
***
