Anggota DPRD Mamuju Diduga Ancam Pendaftar PPPK Tak Bakal Lulus Jika Tak Dukung Petahana

GlobalSulbar.com, Mamuju – Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Ramliati diduga mengancam para pendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tak bakal lulus jika tak mendukung Calon Petahana Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi.

Ancaman itu dilayangkan politisi Partai Demokrat itu melalui salah satu Group WhatsApp forum PJ Bebanga, Pada Selasa 22 Oktober 2024.

Melalui group WhatsApp tersebut, Ramliati mengatakan, “Tabe Pak, terkait PPPK tesnya akan dilaksanakan di bulan Desember tahun ini artinya ibu Bupati sudah kembali melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Mamuju sampai masa jabatan beliau habis”,

“Jadi tolong ingatkan mereka yang ikut mengadu nasib pertimbangkan kelulusan tergantung seberapa besar perjuangan di Pilkada ini”,

“Mendukung lawan tidak usah berharap”,

“Saat ini kami sudah mengantongi nama-nama semoga mereka masih bisa beralih dan yang tetap di kubu kita minta sebagai pejuang bukan hanya sekedar pendukung karena itu yang menjadi pertimbangan,” kata Ramliati

Menanggapi ancaman tersebut, Salah seorang advokat asal Mamuju, Jack Z Timbonga SH, MH mengungkapkan, tindakan tersebut merupaka hal yang sangat tidak terpuji karena memanfaatkan momentum pendaftaran PPPK.

“Padahal mereka para pendaftar PPPK ini harusnya fokus belajar untuk ikut seleksi demi menggapai cita-citanya, tapi mereka harus di tekan dan diancam untuk memilih salah satu paslon,” ungkapnya

Pria yang akrab di sapa Jack ini juga menjelaskan, tindakan Pejabat Daerah yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon merupakan tindakan yang melanggar Undang-undang.

“Pejabat Daerah yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon adalah sebuah pelanggaran sebagaimana dengan ketentuan Pasal 71 UU Pilkada,” jelasnya

Menurutnya, kejadian ini sangatlah mencoreng Lembaga DPRD Kabupaten Mamuju dan jangan sampai menjadi preseden buruk di masyarakat.

“Lembaga yang seharusnya mempertontonkan Demokrasi yang sehat namun memperlihatkan sesuatu yang tak patut dicontoh”,

“Seharusnya pimpinan DPRD kabupaten Mamuju menyikapi hal ini dengan tegas apakah kejadian ini akan di bawa ke badan kehormatan (BK) demi menjaga nama baik lembaganya,” terangnya

Dirinya pun mengingatkan Bawaslu Mamuju untuk selalu bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi keadilan serta berkerja sigap dalam menjaga proses demokrasi.

“Jangan sampai Bawaslu hilang kepercayaan masyarakat dalam proses Pilkada Mamuju,” tutupnya

 

(Kalam)

***

 

 

Pos terkait