GlobalSulbar.com, Mamuju – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemerhati Demokrasi (FPD) menggelar aksi unjuk rasa di dua titik yakni, Kantor Bupati Mamuju, dan Kantor Bawaslu Mamuju, Rabu 25 September 2024.
Melalui aksi unjuk rasa tersebut, pihak FPD menyoroti kinerja Bawaslu Mamuju yang hingga saat ini belum menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran, lantaran mengarahkan orang lain untuk mendukung salah satu paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2024.
Selain itu, FPD juga meminta Penjabat (PJ) Bupati Mamuju berperan aktif dalam menjaga kondusifitas Pilkada Mamuju 2024.
“Kami datang ke sini karena ingin bertemu langsung dengan PJ Bupati Mamuju. Selain PJ Bupati, kami tidak percaya ada pihak lain yang mampu menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran ini,” kata koordinator lapangan, Melky.
Ia mengungkapkan, pelanggaran sejumlah ASN dari berbagai instansi, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa.
“Hingga saat ini, belum ada tindakan tegas dari pemerintah daerah maupun Bawaslu Mamuju terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut,” ungkapnya
Selain itu, dirinya pun menyampaikan peringatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang menyatakan bahwa Kabupaten Mamuju merupakan salah satu wilayah dengan potensi konflik tertinggi dalam Pilkada.
Menurutnya, ketidakseriusan dalam menindak pelanggaran hanya akan memperburuk situasi ini.
Olehnya, Melky berharap agar Pemkab dan Bawaslu Mamuju segera mengambil langkah tegas untuk memastikan Pilkada Mamuju berjalan aman dan damai.
Untuk diketahui, setelah mendatangi Kantor Bupati Mamuju, FPD melanjutkan aksinya ke Kantor Bawaslu Mamuju, lantaran PJ Bupati Mamuju tidak berada di tempat pada saat aksi tersebut berlangsung.
(Kalam)
***
