GlobalSulbar.com, Mamuju – Bank Indonesia (BI) menggelar pertemuan tahunan dengan tema sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional yang diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) secara nasional, termasuk Pemprov Sulbar, Rabu, (29/11).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris dalam sambutannya, mengatakan, Pertumbuhan ekonomi Sulbar sendiri di tahun 2023, khususnya pada triwulan ketiga mencapai 7,5 persen.
Ia mengungkapkan, pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Sulbar ada pada industri-industri yang bergerak di sektor UMKM, hal itu dilaporkan langsung oleh BI Sulbar.
“UMKM kita itu lumayan cepat recovery nya sesudah pandemi (Covid-19), dan itu saya juga diluar kalkulasi bahwa itu ternyata menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar,” kata Muhammad Idris.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan ketiga yang mencapai 7,5 persen merupakan capaian tertinggi sejak 2016 lalu, capaian itu harus ditingkatkan demi kemajuan Sulbar kedepannya.
“Kita ingin pertahankan itu, mudah-mudahan di triwulan ke empat itu tetap kita bisa capai 7,5 persen. Beda dengan nasional yang tadi digambarkan oleh Gubernur BI sekira 5,4 persen, bahkan 4,9 persen,” ungkapnya
Ia menuturkan, capaian itu merupakan kemajuan yang luar biasa bagi Sulbar.
Dirinya berharap, seluruh pemangku kepentingan dari segala bidang yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi untuk tetap bergerak.
“Ini satu kemajuan yang luar biasa, dan oleh karena itu, seperti yang kami minta juga, semua pemangku kepentingan di bidang yang menangani inflasi, sektor perkreditan, bagaimana menumbuhkan penggerak ekonomi kita, itu mudah-mudahan bisa kita capai,” harap Idris
Idris juga menyebut, kedepannya, salah satu yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Sulbar lebih besar lagi, yakni sektor investasi.
Sehingga, masuknya investasi-investasi di Sulbar harus didorong dengan sinergitas para pemangku kepentingan.
“Kita harus bisa mendorong datangnya atau masuknya investasi itu, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi kedepannya, kita harus memberikan kapasitas, dorongan kepada pelaku usaha, terutama untuk hal-hal yang mempengaruhi jalannya kebijakan di sektor perkreditan misalnya,” tutup Idris
(Kalam)
