GlobalSulbar.com, Mamuju – PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menggelar audiensi dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), di Masjid Baitul Anwar, Selasa, (23/5).
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh seluruh kepala OPD di Lingkup Pemprov Sulbar dan perwakilan OKP.
Dalam audiensi itu, Prof Zudan berkomitmen mengedepankan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan persoalan di Sulbar.
Hal itu juga sebagai upaya Prof Zudan untuk mewujudkan Sulbar sebagai daerah Malaqbi dan Mellete Diatonganan’.
“Tradisi silaturahmi, audiensi, saling sapa, kita bisa tradisikan,” kata Prof Zudan
Sementara itu, dari 13 perwakilan OKP yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertayaan, saran, dan harapan, keseluruhannya mengarah kepada tantangan pembangunan manusia, yakni kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, pernikahan dini, termasuk bagaimana OPD memberikan kesempatan dan perluasan kepada mahasiswa berprestasi, menghindari pejabat korup dan bermain proyek/paket, dan melaporkan kondisi bangunan sekolah yang mangkrak.
Selain itu, di bidang kesehatan , perwakilan OKP meminta kepada OPD untuk memperhatikan keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kebijakan parkir di RSUD, dan gizi masyarakat yang erat kaitannya dengan stunting .
Sedangkan pada sarana prasaran infrastruktur jalan, khusus jalan prpvisni dan pembebasan lahan bandara Tampa Padang yang belum dibayarkan hingga saat ini.
Prof Zudan sangat mengapresiasi sejumlah kritikan dan masukan dari sejumlah perwakilan OKP tersebut.
Pada kesempatan itu juga, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan beberapa hal, Antara lain,
1. bahwa kehadiran sebagai Pj. Gubernur Sulbar akan meningkatkan Digital pelayanan ke digitalisasi untuk memenuhi reformasi birokrasi
2. Akan melakukan evaluasi kinerja, sebagaimana harapan mahasiswa
3. Terkait LHP BPK, akan ditindaklanjuti sesuai catatan rekomendasi kepada pimpinan OPD
4. Pj adalah utusan negara, bukan utusan kelompok ataupun warna politik. Bekerja sesuai prpfesionalisme dan netral sebagaiman ikhtiar dan kinerja selaku Ketum Korpri
5. Terkait infrastruktur jalan, khusus jalan provinsi yang ada di kabupaten, akan ditindaklanjuti OPD terkait, termasuk penetapan harga sawit yang akan diserahkan kepada OPD terkait
6. Akan melaksanakan monev untuk tiga bulan kedepan, agar diketahui capaian yang telah direncanakan dan ditargetkan.
Diakhir pertemuan itu juga, Prof Zudan, menuturkan, “Kedepan akan kembali dilakukan pertemuan serupa dan berharap setiap OPD pun menerapkan cara yang humanis dalam menerima aspirasi masyarakat, yakni mengedepankan komunikasi yang baik dan tabayun,” tuturnya
(Kalam)
