IASC Catat Sebanyak 778 Laporan Penipuan Transaksi Keuangan Ilegal di Sulbar

GlobalSulbar.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar edukasi Keuangan Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal), di Ruang Teather, Lantai 2, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis 19 November 2026.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad, dan dihadiri oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulbar.

Menurut Rachmad, berdasarkan data Indonesia Anti Scam Centre (IASC), pada periode Januari – Juli 2026, tercatat sebanyak 778 laporan penipuan transaksi keuangan ilegal di Sulawesi Barat.

Laporan tersebut meliputi berbagai modus, mulai dari Pinjol Ilegal (Pinjaman Online Ilegal), Investasi Ilegal /Investasi Bodong, Gadai Ilegal, dan berbagai bentuk penipuan transaksi keuangan ilegal lainnya.

“Kita diimbau untuk berhati-hati agar terhindar dari aktivitas transaksi keuangan ilegal. Jangan tergiur janji manis untung besar dalam waktu singkat,” ujar Rachmad

Ia memaparkan, 3 Ciri Utama Keuangan Ilegal

Pertama, Pinjol Ilegal
• Tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK.

• Bunga sangat tinggi dan denda tidak wajar.
• Cara penagihan kasar, mengancam, dan menyebar data pribadi peminjam ke kontak HP.
• Syarat pencairan sangat mudah, tanpa verifikasi.

Kedua, Investasi Ilegal / Bodong

• Menjanjikan keuntungan fantastis dan pasti, misal 20% – 50% per bulan.
• Tidak memiliki izin usaha dari OJK / Bappebti.
• Menggunakan skema member get member atau ponzi.
• Tidak ada kejelasan produk dan legalitas perusahaan.

Ketiga, Gadai Ilegal.

• Tidak memiliki izin dari OJK sebagai perusahaan pergadaian.
• Bunga dan biaya tidak transparan.
• Barang jaminan berisiko hilang, dilelang sepihak, atau tidak bisa ditebus.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pada tahun 2027 mendatang, Pemprov Sulbar bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal tingkat provinsi.

Satgas ini terdiri dari unsur :
• Kepolisian
• Perbankan
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

“Pembentukan Satgas ini diharapkan dapat mempercepat penanganan laporan, penindakan pelaku, serta memperluas edukasi hingga ke kabupaten dan desa-desa di Sulbar,” tuturnya

Rachmad juga mengimbau masyarakat agar selalu melakukan Legal dan Logis (2L).

– Legal: Cek apakah perusahaan pinjol, investasi, atau gadai tersebut terdaftar dan berizin di OJK melalui website www.ojk.go.id atau hubungi Kontak OJK 157.

– Logis: Jika keuntungan yang ditawarkan tidak masuk akal, sudah pasti itu penipuan.

– Jika sudah terlanjur menjadi korban, segera laporkan ke Indonesia Anti Scam Centre (IASC) dan pihak kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti dan meminimalisir kerugian.

 

 

(Kalam)

***

Pos terkait