GlobalSulbar.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan enam kabupaten di Sulbar dalam menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan.
Menurutnya, perbedaan kemampuan fiskal setiap daerah tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah memperkuat koordinasi, menyelaraskan program, dan mengoptimalkan sumber pendanaan agar setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan SDK dalam Rapat Kerja Pimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di Aula Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 November 2026.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan dan kebijakan penganggaran tahun 2027.
Melalui forum ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi vertikal membahas penguatan kerja sama agar program pembangunan dapat berjalan lebih terarah, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih.
Dalam arahannya, Suhardi Duka mengingatkan, pembangunan Sulawesi Barat harus dilihat sebagai satu kesatuan wilayah.
Meskipun terdiri atas enam kabupaten dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan keuangan yang berbeda, seluruh pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Walaupun terdapat enam kabupaten, pembangunan kita harus memiliki satu tujuan yang sama,” tegas Suhardi Duka.
Kesamaan tujuan tersebut, menurutnya, harus tercermin dalam kebijakan dan program yang saling melengkapi, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya dapat diatasi melalui pembagian peran dan kerja sama yang lebih efektif.
“Kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Keterbatasan tenaga, anggaran, dan sumber daya harus dihadapi melalui koordinasi dan kerja sama,” lanjutnya.
Arahan Gubernur tersebut menjadi dasar pembahasan penguatan kolaborasi pembangunan tahun 2027, termasuk penyelarasan dukungan enam pemerintah kabupaten terhadap PASTIPADU, inovasi strategis yang mengintegrasikan penanganan kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak.
Pentingnya kerja sama lintas pemerintahan semakin relevan dengan kondisi fiskal Sulawesi Barat yang masih terbatas.
