GlobalSulbar.com, Mamuju – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mamuju menggelar aksi unjuk rasa refleksi dua tahun pemerintahan Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, di Kawasan Simpang Lima Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis 22 Oktober 2026.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menilai dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
“Hari ini, tepat dua tahun pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menduduki kursi pemerintahan. Dua tahun lalu janji-janji manis diecer di panggung kampanye. Hari ini, janji-janji itu menjelma menjadi mimpi buruk yang menghantui dapur-dapur rakyat miskin, mencekik leher para buruh, membungkam mulut mahasiswa, dan merampas tanah-tanah adat,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) yang juga sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Lingkungan Hidup PC PMII Mamuju, Burhan dalam orasinya.
“Mereka bilang ekonomi tumbuh, tapi mengapa piring rakyat makin kosong? Mereka bilang keberlanjutan dan stabilitas, tapi mengapa yang berlanjut hanya dinasti, dan yang stabil hanya penderitaan rakyat?,” lanjutnya
Melalu aksi unjuk rasa itu juga, PMII Mamuju mendengungkan 15 tuntutan, di antaranya :
1. Mendesak pemerintah menyelesaikan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Barat.
2. Menuntaskan persoalan penetapan data desil penerima bantuan sosial.
3. Menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
4. Mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
5. Mendorong transparansi pembangunan Koperasi Desa (Kopdes).
6. Menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di daerah.
7. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
8. Menyelesaikan persoalan infrastruktur sekolah di daerah terpencil.
9. Memperjelas regulasi penjualan minuman keras (miras).
10. Menuntut penghentian aktivitas Lingkar Tambang Jaya (LTJ) di Sulawesi Barat.
11. Mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
12. Meminta pemerintah melakukan penanganan serius terkait penyebaran HIV/AIDS.
13. Menghentikan aktivitas korporasi yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.
14. Menyelesaikan persoalan penanganan stunting.
15. Mendorong pemerintah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Burhan pun secara khusus menyoroti dugaan penyalahgunaan KIP.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengusut tuntas oknum yang menyalahgunakan Kartu Indonesia Pintar.
“Tangkap dan usut tuntas penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan tegas. Jangan sampai hak pendidikan rakyat kecil dirampas,” tegasnya
Dirinya pun menambahkan, 15 tuntutan tersebut merupakan akumulasi dari keresahan masyarakat yang dirasakan langsung di daerah, khususnya di Kabupaten Mamuju dan Sulawesi Barat pada umumnya.
Dengan pengawalan aparat kepolisian aksi unjuk rasa tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar.
(Kalam)
***
