GlobalSulbar.com, Mamuju – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi dan konsolidasi kesiapan pelaksanaan program tahun 2027 sebagai tindak lanjut hasil audiensi Kepala DKP Sulbar bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam mengawal berbagai usulan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar mendapat dukungan pemerintah pusat. Melalui koordinasi tersebut, DKP Sulbar terus memperkuat kesiapan program, memastikan kelengkapan data, serta menyusun langkah tindak lanjut agar peluang intervensi pembangunan dari KKP RI dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pembudidaya ikan di Sulawesi Barat.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 27 Juli 2026, mulai pukul 08.32 WITA hingga selesai, bertempat di Aula DKP Sulbar, dipimpin langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Dinas, Kepala UPTD, para Kepala Bidang, serta staf teknis lingkup DKP Sulbar.
Sebelum memulai pembahasan, Kepala DKP Sulbar mengajak seluruh peserta rapat untuk sejenak menundukkan kepala dan memanjatkan doa atas berpulangnya salah satu tenaga teknis UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang, Alm. Rahmad Djohan.
Safaruddin menyampaikan penghormatan dan doa terbaik agar amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan.
Evaluasi Program dan Tindak Lanjut Hasil Audiensi dengan Menteri KKP RI
Dalam arahannya, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menyampaikan sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus pembahasan, mulai dari evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga 27 Juli 2026, hasil audiensi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI pekan lalu, hingga langkah percepatan persiapan program tahun 2027.
Safaruddin menegaskan bahwa hasil audiensi dengan Menteri KKP RI dan jajaran direktorat teknis harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh bidang di lingkup DKP Sulbar.
Menurutnya, setiap bidang memiliki peran penting untuk memastikan berbagai peluang program yang telah dibahas dapat dikawal secara maksimal, mulai dari penyusunan usulan, pemenuhan data pendukung, hingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
“Seluruh Kepala Bidang harus segera memfollow up hasil audiensi Gubernur Sulbar dengan Menteri KKP RI. Jangan sampai peluang yang sudah terbuka tidak dapat dimanfaatkan karena kurangnya kesiapan data maupun koordinasi,” tegas Safaruddin.
Dalam rapat tersebut, beberapa agenda prioritas yang menjadi perhatian di antaranya adalah tindak lanjut penetapan dan pengusulan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) serta identifikasi lokasi calon penerima bantuan kapal berbahan baku baja.
Masing-masing bidang diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan lokasi dan kelompok penerima bantuan benar-benar sesuai kebutuhan serta memiliki potensi pengembangan usaha yang berkelanjutan.
Peluang Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
Selain sektor perikanan tangkap, DKP Sulbar juga terus mendorong penguatan sektor perikanan budidaya. Safaruddin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktur Ikan Air Tawar KKP RI, Sulawesi Barat mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan pembangunan 1.000 titik kolam minirush pada masing-masing kabupaten.
Program tersebut menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi ikan air tawar sekaligus membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya kelompok pembudidaya ikan di tingkat daerah.
DKP Sulbar akan melakukan identifikasi dan koordinasi lebih lanjut agar usulan tersebut dapat disusun secara tepat sasaran serta sesuai dengan potensi wilayah masing-masing kabupaten.
Dorong Keberlanjutan Usaha Nelayan Melalui Dukungan Sarana Produksi
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) DKP Sulbar, Irwan Latif, menyampaikan bahwa bantuan kapal berbahan baku baja harus dibarengi dengan kesiapan kelompok penerima, terutama dalam aspek keberlanjutan usaha.
Menurutnya, kelompok penerima bantuan perlu memiliki mitra pemasaran atau off taker agar hasil tangkapan yang diperoleh nelayan dapat terserap dengan baik dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
“Bantuan kapal bukan hanya tentang penyediaan sarana, tetapi bagaimana kapal tersebut mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok nelayan. Karena itu, keberadaan off taker menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipersiapkan,” jelas Irwan Latif.
Selain bantuan kapal, DKP Sulbar juga mendapat kesempatan untuk mengusulkan dukungan sarana lainnya seperti cold box dan alat tangkap guna memperkuat aktivitas nelayan serta meningkatkan kualitas hasil perikanan.
Identifikasi Proposal dan Penguatan Program Prioritas
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PB-PDSPKP) menyampaikan bahwa staf teknis bidang saat ini tengah melakukan identifikasi dan rekapitulasi terhadap berbagai proposal yang telah masuk ke DKP Sulbar.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan setiap usulan memiliki dasar yang kuat, sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan daerah.
Melalui proses verifikasi tersebut, DKP Sulbar berupaya memastikan program yang nantinya diusulkan kepada pemerintah pusat dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.
Optimalisasi UPTD BBIP Poniang untuk Tingkatkan Produksi dan PAD
Dalam rapat tersebut, Kepala UPTD BBIP Poniang menyampaikan sejumlah perkembangan dan tantangan dalam pengelolaan unit kerja.
Salah satu progres yang dilakukan adalah kegiatan pengeboran untuk penyediaan sumber air tawar guna mendukung kegiatan produksi budidaya ikan.
Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, salah satunya terkait pemasaran benih ikan nila yang cukup melimpah. Saat ini, sebagian masyarakat pembudidaya lebih berminat membeli ikan ukuran konsumsi dibandingkan benih ikan.
Untuk mengatasi hal tersebut, UPTD BBIP Poniang mengusulkan dukungan anggaran untuk perbaikan sejumlah kolam pembesaran agar kapasitas produksi dapat ditingkatkan sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembahasan Ketersediaan BBM Subsidi dan Pelayanan Pelabuhan Perikanan
Selain membahas rencana program tahun 2027, rapat juga menyoroti sejumlah persoalan aktual yang berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat nelayan.
Salah satunya adalah keterbatasan ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung operasional penangkapan ikan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian DKP Sulbar karena berkaitan langsung dengan produktivitas nelayan dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Sementara itu, Syahbandar Perikanan menyampaikan adanya penurunan jumlah kapal yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Kasiwa yang berdampak terhadap menurunnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Syahbandar menegaskan bahwa seluruh kapal yang melakukan aktivitas di pelabuhan perikanan wajib melaporkan kedatangan dan keberangkatan sebagai bagian dari tertib administrasi, pengawasan, serta peningkatan pelayanan pelabuhan.
Komitmen DKP Sulbar Kawal Program Berdampak bagi Masyarakat
Melalui rapat evaluasi dan konsolidasi tersebut, DKP Sulbar memastikan seluruh jajaran siap mengawal berbagai program strategis tahun 2027 dengan memperkuat koordinasi, validasi data, dan sinergi bersama pemerintah kabupaten serta pemerintah pusat.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus memastikan setiap program yang dikawal DKP Sulbar benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat. Hasil audiensi dengan Menteri KKP RI dan jajaran direktorat teknis merupakan peluang besar yang harus ditindaklanjuti dengan kerja cepat, koordinasi yang kuat, serta kesiapan data yang akurat. Semua jajaran harus bergerak bersama agar program kelautan dan perikanan Sulawesi Barat semakin maju dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudidaya, serta masyarakat pesisir,” tegas Safaruddin.
Dengan komitmen tersebut, DKP Sulbar optimistis sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
