GlobalSulbar.com, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Barang Milik Daerah (BMD), menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Penginputan Aplikasi E-BMD, di Ruang Rapat Bidang BMD BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 23 Juli 2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang BMD, Muhammad dan diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya OPD hasil penggabungan dan pemisahan.
Rapat dilaksanakan untuk menyamakan persepsi antar-OPD, mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penginputan aset dan belanja modal pada Aplikasi E-BMD, sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan agar proses pengelolaan data aset daerah dapat berjalan lebih optimal.
Hal ini sejalan dengan maksud pelaksanaan rapat sebagaimana tercantum dalam undangan BPKAD, yakni mewujudkan tertib administrasi dan optimalisasi penginputan data oleh OPD, khususnya OPD hasil penggabungan dan pemisahan.
Dalam arahannya, Kepala Bidang BMD, Muhammad menegaskan, kualitas data aset menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Oleh karena itu, setiap OPD diharapkan dapat memastikan seluruh data aset dan belanja modal diinput secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin memastikan seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama dalam proses penginputan E-BMD. Dengan data aset yang akurat dan tertib administrasi, pengelolaan Barang Milik Daerah akan semakin baik serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas,” ujar Muhammad.
Di lokasi berbeda, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasinya atas komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah. Menurutnya, sinergi antar-OPD menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola aset yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Pengelolaan aset daerah yang tertib bukan hanya menjadi tanggung jawab BPKAD, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD. Melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan aplikasi E-BMD secara optimal, kita dapat menghadirkan data aset yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ungkap Ali Chandra.
