GlobalSulbar.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar rapat pembahasan rencana pemasangan alat seismometer di kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat 10 Juli 2026.
Rapat ini dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat Amir S. Dado dan dihadiri Kepala Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin bersama jajaran, Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Yasir Fattah beserta jajaran, serta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat Suhendra.
Rapat tersebut membahas kesiapan teknis, kelembagaan, dan dukungan regulasi sebagai langkah memperkuat sistem pemantauan aktivitas seismik di Sulawesi Barat.
Kepala Dinas PUPRD Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin mengatakan, Sulawesi Barat memiliki catatan sejarah kebencanaan yang harus menjadi pelajaran dalam setiap proses pembangunan.
“Sulawesi Barat memiliki catatan kelam akibat bencana gempa bumi. Pengalaman itu mengajarkan kepada kita bahwa mitigasi tidak boleh berhenti hanya pada pembangunan fisik. Pemasangan seismometer merupakan sebuah inovasi yang menjadi bagian dari solusi bersama dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah,” kata Surya Yuliawan.
Surya Yuliawan menegaskan, pembangunan infrastruktur harus selalu menempatkan keselamatan manusia sebagai tujuan utama.
“Bukan hanya konstruksi yang harus kita jaga. Manusia yang berada didalamnya jauh lebih penting untuk kita lindungi secara bersama-sama. Data yang dihasilkan seismometer nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga upaya mitigasi risiko. Inilah bentuk dedikasi kita bersama untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Barat,” pungkasnya.
Secara nasional, penguatan jaringan pemantauan kegempaan menjadi salah satu prioritas pemerintah melalui BMKG dalam meningkatkan kecepatan deteksi dan kualitas informasi kebencanaan.
Bagi provinsi yang berada di jalur aktif sesar seperti Sulawesi Barat, kehadiran seismometer di kawasan strategis pemerintahan merupakan langkah penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat ketahanan infrastruktur, serta membangun budaya kesiapsiagaan menghadapi bencana demi melindungi masyarakat dan menjamin keberlanjutan pembangunan.
