GlobalSulbar.com, Mamuju – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat teknis pembahasan draft proposal pembangunan fasilitas pengelolaan kawasan pesisir, di Aula Kantor DKP Sulbar, Senin 4 Mei 2026.
Rapat ini dipimpin oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, dan dihadiri jajaran internal mulai dari Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, hingga jajaran staf teknis lainnya.
Pada rapat itu, DKP Sulbar mendorong Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju menJadi Pusat Perikanan Baru di Selat Makassar.
Dalam arahannya, Safaruddin menekankan bahwa fokus utama pembangunan di Kepulauan Balabalakang mencakup penyediaan fasilitas vital perikanan, seperti Cold Storage (gudang pendingin) dan dermaga khusus kapal perikanan.
“Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan dan meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan lokal”,
“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi membangun masa depan ekonomi nelayan kita. Cold storage dan dermaga yang representatif adalah kunci agar Balabalakang menjadi pusat pertumbuhan perikanan baru di Selat Makassar,” terangnya
Selain aspek ekonomi, rapat tersebut juga merencanakan pembangunan Kantor Bersama yang melibatkan berbagai instansi terkait, seperti POLAIR dan LANAL Mamuju. Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan keamanan laut dan perlindungan kawasan konservasi.
Pulau Sabakatang Sebagai Titik Sentral
Secara teknis, Pulau Sabakatang direncanakan menjadi lokasi pembangunan kantor UPTD DKP Sulbar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi geografis yang sangat mendukung untuk pembangunan dermaga kapal perikanan dengan kedalaman dan perlindungan alam yang ideal.
Tak hanya infrastruktur besar, DKP Sulbar juga memasukkan poin penting dalam proposal mengenai penanganan abrasi pantai, instalasi tenaga surya sebagai sumber energi terbarukan di kepulauan, serta pengusulan Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai alternatif budidaya laut bagi masyarakat.
Kesan positif juga datang dari Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Balabalakang dan Laut Sekitarnya, Muhammadong. Ia menilai rencana ini sebagai angin segar bagi pengelolaan kawasan konservasi.
“Langkah koordinatif ini sangat krusial. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan kantor bersama, pengawasan terhadap taman perairan akan jauh lebih efektif, sehingga ekosistem tetap terjaga di tengah pemanfaatan ekonomi,” ungkap Muhammadong.
Sebagai tindak lanjut, DKP Sulbar tengah mematangkan dokumen proposal tersebut untuk segera diserahkan kepada DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Direktorat Jenderal terkait. Dukungan pusat diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan paling luar Sulawesi Barat ini.
Melalui perencanaan yang matang dan terintegrasi, pembangunan di Kepulauan Balabalakang diharapkan menjadi model pembangunan pesisir yang menyeimbangkan antara eksploitasi ekonomi berkelanjutan dan konservasi lingkungan hidup.
