GlobalSulbar.com, MAMUJU – Anggota DPRD Sulawesi Barat, Haluddin, dan Sekertaris Dewan (Sekwan) Arianto, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin 9 Februari 2026.
Forum ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah Sulawesi Barat tahun 2027.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan, serta tamu undangan yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka mengatakan, Sulawesi Barat mulai menunjukkan perbaikan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang telah melampaui rata-rata nasional dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.
“RKPD hari ini untuk 2027 tentu kita melihat arah pembangunan sejak 2025 sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional, ini kebanggaan. Pertumbuhan itu juga menghasilkan penurunan angka kemiskinan,” ujarnya
Menurutnya, sebagai langkah responsif, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.
Program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
SDK menuturkan, seluruh pandangan, masukan, dan kritik yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bagian penting dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah.
“Semua pandangan dan kritik tentu kita terima dalam rangka perbaikan dan penyusunan rencana pembangunan 2027 agar lebih tepat sasaran,” tuturnya
Ia juga menginginkan, penyusunan RKPD 2027 dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulbar, Haluddin berharap, Forum Konsultasi Publik tersebut dapat melahirkan program yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kita berharap RKPD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
