GloblSulbar.com, Mamuju – Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Berkomitmen mengawal tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Hal itu diungkapkan Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 22 Oktober 2025.
Pada kesempatan itu juga, Mohammad Ali Chandra, memaparkan hasil analisis realisasi keuangan dan pendapatan daerah.
Ia menegaskan, bahwa dalam tiga bulan terakhir, efisiensi anggaran menjadi fokus utama agar neraca keuangan tetap terjaga seimbang sesuai prinsip akuntansi yang sehat.
“Kalau kita perbaiki tata kelola keuangan tahun ini, insyaallah tahun depan kita bisa menatanya lebih baik lagi. Karena inti dari pengelolaan keuangan adalah keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” ujar Ali Chandra.
Ia mengungkapkan, pada tahun anggaran mendatang, Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diproyeksikan akan mengalami penurunan signifikan, yakni sekitar Rp200 Miliar lebih. Kondisi tersebut menuntut pemerintah provinsi untuk semakin cermat menata kembali struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah, agar program pembangunan tetap memiliki dampak nyata bagi masyarakat Sulbar.
Sementara itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengungkapkan bahwa dalam proses penyesuaian tersebut, pemerintah daerah melakukan koreksi realistis terhadap potensi pendapatan. Ia menyebutkan, target PAD Provinsi Sulbar diturunkan sekitar Rp146 Miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.
“Kita ingin memastikan target yang kita tetapkan benar-benar rasional, sesuai kemampuan daerah, dan tidak hanya angka di atas kertas. Penyesuaian ini penting agar APBD 2026 bisa tersusun lebih realistis dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Suhardi Duka.
Melalui rapat ini, Pemprov Sulbar menegaskan arah kebijakan fiskal yang lebih efisien dan adaptif, guna memastikan setiap rupiah anggaran daerah mampu memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
