GlobalSulbar.com, Mamuju – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah, secara virtual, Selasa 23 September 2025.
Rakor tersebut diikuti oleh seluruh Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, serta instansi terkait se-Indonesia.
Dalam rakor itu, Mendagri, Tito Karnavian mengungkapkan, bahwa inflasi Sulbar pada Agustus 2025 mencapai 3,52%, melewati ambang kewaspadaan nasional 3,50% dan menempatkan Sulbar dalam 10 provinsi dengan inflasi tertinggi. Ini menjadi pertama kalinya Sulbar masuk zona kritis inflasi.
Menanggapi hal itu, Kabid Perekonomian dan SDA, Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi mengatakan, meski demikian, Indeks Perkembangan Harga (IPH) masih menunjukkan tren stabil.
Adapun komoditas utama penyumbang inflasi adalah beras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan ikan segar.
“Kenaikan harga pangan ini harus segera ditangani, terutama untuk menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat,” kata Dadjwi.
Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) perlu mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui penguatan distribusi, stabilisasi pasokan, serta sinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Untuk diketahui, selain isu inflasi, rakor juga membahas program nasional 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hingga 3 September 2025, seluruh pemerintah daerah di Indonesia telah menerbitkan regulasi pendukung, termasuk pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Di Sulawesi Barat, implementasi kebijakan tersebut mencatat progres positif dengan penerbitan 14 dokumen PBG untuk 738 unit rumah MBR.
Capaian ini menunjukkan komitmen Sulbar dalam mendukung program nasional perumahan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
(Kalam)
***
