GlobalSulbar.com, Mamuju – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Mamuju menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Jumat 2 Mei 2025.
Melalui aksi unjuk rasa itu, para mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan, di antaranya, pemenuhan upah sesuai UMR, penghapusan sistem loading dalam pekerjaan, pembentukan posko pengaduan, dan percepatan penyelesaian persoalan pendidikan dan tenaga kerja di Sulawesi Barat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka mengapresiasi para pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya secara damai dan tertib.
Menurut SDK, pemerintah membuka diri terhadap dialog dan akan menindaklanjuti berbagai isu yang disampaikan.
“Pemerintah Provinsi telah menyiapkan dua kategori beasiswa, yaitu untuk anak-anak yang kurang mampu dan yang berprestasi. Prosesnya akan dilakukan secara transparan dan objektif, tanpa kecurangan,” katanya
SDK juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja.
“Terkait upah buruh, kita akan lakukan evaluasi dan pengawasan berkala. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
SDK menutup penyampaiannya dengan seruan menjaga kekompakan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Mari bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi, karena dengan kebersamaan kita bisa menghadapi tantangan ke depan dan mendorong pertumbuhan Sulawesi Barat yang lebih baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator lapangan (Korlap), Januardi, menyampaikan bahwa keadilan bagi buruh harus dimulai dari pengawasan yang tegas terhadap praktik ketenagakerjaan.
“Kami mendorong agar Pemprov membentuk tim sidak ke perusahaan-perusahaan agar tidak ada lagi eksploitasi terhadap buruh di Sulbar,” tegas Januardi dalam orasinya.
Senada hal itu, Ketua LMND Sulbar, Rijal, meminta pemerintah menyusun kebijakan berbasis data dan memperhatikan aspek budaya lokal.
“Kami mendesak Pemprov membentuk tim investigasi terhadap pemerataan pendidikan dan kondisi buruh. Selain itu, penting bagi Pemda Mamuju membuat perda tentang pembelajaran muatan lokal demi menjaga identitas budaya yang mulai tergerus,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Ketua GMNI Cabang Mamuju, Adam Jauri, menambahkan bahwa momentum peringatan May Day dan Hardiknas 2025 harus dimanfaatkan sebagai ruang kritik konstruktif kepada pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi perlu membuka ruang dialog terbuka agar kami bisa menyampaikan substansi tuntutan kami secara langsung,” kata Adam.
Aksi yang diikuti oleh elemen GMNI, LMND, dan FPPI ini berlangsung damai dan tertib dengan penjagaan personel kepolisian dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat.
(Kalam)
***
