GlobalSulbar.com, Mamuju – Warga Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulbar selaku Pemilik lahan sekaligus sebagai pelapor bersama pendamping hukumnya Kembali memenuhi panggilan penyidik Polda Sulbar terkait tindak lanjut atas laporan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pihak perusahaan PT.Polemaju Mineral Mandiri, Kamis 16 Januari 2025.
Pelapor telah dimintai keterangan dan telah menyerahkan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh pihak penyidik Polda Sulbar.
Pendamping hukum warga Desa Kabuloang, Imanuddin menyebut, ini salah satu bentuk keseriusan Polda Sulbar untuk melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih.
“Pihak penyidik Polda Sulbar telah berjanji untuk segera melakukan pemanggilan kepada pihak terlapor dalam waktu dekat ini,” kata pria yang akrab disapa Iman ini, Kamis 16 Januari 2025.
Menurutnya, Warga desa Kabuloang, kecamatan kakukku selaku pemilik lahan telah di rugikan oleh pihak perusahaan PT. Polemaju Mineral Mandiri yang telah menerbitkan WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan) dan IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) tanpa sepengetahuan masyarkat selaku yang menguasai lahan Bukti tanah sporadik adalah surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang dibuat oleh pemegang hak atas tanah.
Surat ini, kata Imanuddin, merupakan bukti bahwa seseorang telah menguasai tanah secara terus-menerus, tidak disengketakan, dan tidak dijadikan jaminan hutang.
“Seharusnya kan ada dulu Pembayaran ganti rugi, kompensasi atau sewa baru mereka buat badan hukum,’ ucapnya
Iman mengakui, perusahana ini telah merugikan kliennya karena berada di peta wilayah Izin usaha pertambangan milik PT. Pole Maju Mineral Mandiri.
Ia menuturkan, pihak perusahaan diduga kuat ada Mens rea berupa niat kriminal, yaitu niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, dimana pihak perusahan sengaja mengumpulkan pemilik lahan untuk mengetahui titik koordinat lokasi dan bukti kepemilikan lahan dan pergi begitu saja.
“Namun beberapa tahun kemudian tiba tiba pihak perusahaan menerbitkan WIUP tanpa sepengetahuan puluhan pemilik lahan, dan ini diduga adalah bagian dari tipu muslihat. sementara Penerbitan WIUP itu ada syarat dan mekanismenya termasuk surat keterangan persetujuan dari pemilik lahan dan warga setempat, namun semua itu tak bisa di tunjukkan saat kita melakukan rapat dengan pihak dinas,” paparnya
Dirinya pun meminta Polda Sulbar untuk mengusut tuntas kasus ini dan segera melakukan pemanggilan kepada pihak perusahan yang telah mengajukan penerbitan izin, termasuk dinas yang terkait.
