GlobalSulbar.com, Mamuju – Angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat masih tinggi.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Mamuju mencatat mulai dari pertengahan tahun 2023 hingga 2024 angka kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Mamuju mencapai 94 kasus. Jumlah tersebut belum termasuk kasus yang tidak terlapor.
“Bahkan kemungkinan kasus yang tidak terlapor lebih banyak daripada yang terlapor,” kata salah satu Kabid DPPPA Kabupaten Mamuju
Menanggapi hal tersebut, pihak Sarinah GMNI Mamuju meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju agar tidak tutup mata terhadap persoalan kekerasan seksual tersebut.
Permintaan itu disampaikan Wakabid Gerakan Sarinah GMNI Mamuju, Rahmania melalui orasinya saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulbar dan Kantor Bupati Mamuju, pada Rabu 4 Desember 2024.
Menurut Rahmania, selama ini Pemprov Sulbar maupun Pemkab Mamuju cenderung pasif dalam penanganan kasus kekerasan seksual, lantaran hanya menunggu informasi tanpa melakukan advokasi maupun sosialisasi.
“Seharusnya persoalan ini menjadi salah satu fokus Dinas terkait untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana Kekerasan Seksual yang dapat membuat korban mengalami trauma berat seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang Pencegahan ,Penanganan, Perlindungan, dan pemulihan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual,” jelasnya
Ia menambahkan, sebagai generasi penerus bangsa anak-anak usia dini seharusnya fokus untuk menempuh pendidikan tetapi realita yang terjadi saat ini banyak anak-anak yang seharusnya menempuh pendidikan malah diekploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Dirinya juga mengaku kecewa, lantaran Bupati Mamuju enggan menemui pihaknya saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mamuju.
“Kami kecewa karena baik Bupati maupun OPD Terkait tidak ada yg menemui kami sewaktu kami aksi dikantor Bupati Mamuju,” tutupnya
(Kalam)
***
