GlobalSulbar.com, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Sulbar, Kamis 21 November 2024.
Pada rapat paripurna tersebut setiap fraksi menyampaikan pandangan, catatan, dan rekomendasi terhadap poin-poin yang disampaikan oleh Gubernur dalam penjelasannya, yang mencakup berbagai sektor strategis dalam rencana anggaran tahun depan.
Pemandangan umum ini menjadi langkah penting dalam proses penyusunan dan pengesahan APBD 2025 yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Fraksi-fraksi yang menyampaikan pemandangan umum tersebut, antara lain:
1. Fraksi Partai Golkar melalui Juru Bicaranya, M. Khalil Qibran menyampaikan, Fraksi Golongan Karya Tentunya Sangat berharap Bahwa Rancangan APBD yang disusun ini dapat menunjukkan Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Membangun Daerah Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Komitmen Dalam Mendorong Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Yang Baik Dan Terukur Berdasrkan Evaluasi Kebijakan.
“Kami Juga Mendorong Melalui APBD tahun 2025 Ini Untuk Peningkatan Kualitas Anggaran Dan Alokasi Penggunaan Anggaran Yang Efektif Dalam Mendukung Program Strategis Pemerintah Daerah,” Ujar Qibran
2. Fraksi Demokrat Sejahtera melalui Juru bicaranya, Jalaluddin menyampaikan apresiasi dan catatan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait Penjelasan Gubernur terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2025.
“kami dari Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah Provinsi dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk mewujudkan akselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi, maka kami menyampaikan beberapa catatan terkait Rancangan APBD tersebut.” Ucapnya.
Adapun catatan yang dimaksud diantaranya, Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Perubahan Iklim dan Mitigasi Kebencanaan serta transformasi digital dan pelayanan public.
3. Fraksi Partai Amanat Nasional melalui juru bicaranya H. Ahmad Junedy mengharapkan kepada Pemerintah Daerah memberikan peran strategis terhadap pengelolaan sektor pertanian dan kelautan serta peran strategis dalam penanganan stunting.
“Dalam pengelolaan sektor pertanian dan kelautan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat kontribusi sektor-sektor ini terhadap perekonomian nasional dan daerah serta Diharapkan Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penanganan stunting melalui berbagai kebijakan, program, dan intervensi yang bertujuan mengurangi angka prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Provinsi Sulawesi Barat, dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam penurunan stunting di Sulawesi Barat yang saat ini masih tinggi diantaranya Kebijakan dan Regulasi, Intervensi Gizi pada Ibu Hamil dan Anak Balita, Penyuluhan dan Pendidikan Gizi,” Ucap Junedy
4. Fraksi PDIP Perjuangan melalui Juru bicaranya H. Habsi Wahid menyampaikan Ranperda APBD tahun anggaran 2025 diharapkan dapat mengeliminasi masalah yang merupakan issue issue strategis baik itu kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
Upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin bukan hanya mencakup upaya pengembangan produktif bagi mereka akan tetapi secara subtantif menghadirkan pemberdayaan yang dapat menjamin bagi setiap keluargamiskin mendapatkan hak yang secara eksplisit diharapkan berada dalam taraf hidup layak.
“Oleh karena itu fraksi pdi perjuangan meminta program pemberantasan kemiskinan agar lebih di detailkan dalam program nyata dan dapat dirasakan,” ujar Habsi.
5. Fraksi Partai Nasdem melalui Juru bicaranya Yudiaman Firusdi menekankan agar berhati hati dalam memahami Postur R-APBD tahun 2025.
“Kami Fraksi NASDEM setelah mencermati Rancangan APBD Tahun 2025 dengan penuh hati-hati. Kami melihat desain APBD yang akan disodorkan PJ. Gubernur hari ini berpotensi menjadi kontroversi dengan membaca postur prioritas dan plafon Anggaran Defenitif (PPAD)yang disepakati sebelumnya.
“Olehnya, Kami Mohon maaf, untuk saling mengingatkan agar kita extra hati-hati dalam memahami Postur R-APBD Tahun 2025,” Ungkap Yudiaman.
6. Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Sulfakry Sultan menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini dibawah kepemimpinan bapak Prabowo Subianto akan menjalankan sebuah misi besar untuk mewujudkan Indonesia emas yang dikenal dengan istilah ASTA CITA.
Olehnya, kami dari Fraksi Partai GERINDRA mengharapakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkhusus para OPD dapat dengan serius dan sungguh-sungguh mewujudkan niat mulia tersebut.
“Kami berharap agar Pemerintah melalui OPD untuk tetap komitmen dan bertekad meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan, serta dapat melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah,” Ujar Sulfakry.
7. Fraksi Persatuan Kebangkitan Hati Nurani melalui Juru bicaranya Hj. Jumiaty A. Mahmud menyampaikan, “mengawali pandangan umum ini kami menyambut baik dan mengapresiasi atas penyusunan dan pengusulan rapbd tahun 2025 ini yang tak lain bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dan mewujudkan keseahteraan masyarakat, sehingga besar harapan kami bahwa apa yang disampaikan dalam nota keuangan dan ranperda APBD tahun 2025 mecerminkan keberpihakan pada masyarakat kecil dan kesejahteraan masyarakat secara umum, mewujudkan pembangunan yang merata serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien,” ucap Jumiaty.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi seluruh fraksi atas masukan dan pandangan umum yang disampaikan.
Ia juga menyatakan bahwa semua usulan ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga anggaran yang dihasilkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.
