GlobalSulbar.com, Mamuju – Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin bersama Forkopikda Sulbar menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Matos Mamuju, Selasa 17 September 2024.
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, KPPS memiliki peran yang sangat penting sebab berhadapan langsung dengan masyarakat. Sehingga KPPS menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu.
“Tidak mudah menjadi KPPS, dan mencari orang secara sukarela penuh dedikasi mau menjadi anggota KPPS”,
“Maka bolehlah kita mengatakan pahlawannya pemilu, pahlawannya demokrasi adalah KPPS. Ini pekerjaan rumit, beban tanggung jawab tinggi, memastikan TPS layak,” bebernya
Untuk itu, kata Bahtiar, dalam proses pendaftaran KPPS diberi keringanan dengan menggratiskan seluruh biaya pendaftaran bagi KPPS.
Ia pun menginginkan terbentuknya Satgas Kesehatan. Tujuannya selain memastikan keamanan bagi penyelenggara mulai dari tingkat provinsi hingga desa, juga untuk memastikan jaminan kesehatan bagi penyelenggara.
“Jadi buat institusi, bersama Pemda kabupaten memastikan ini, harus ada arahan dari kita, membantu menyiapkan TPS TPS yang layak dan memenuhi syarat. Termasuk TPS Khususnya seperti Rutan/Lapas, Rumah Sakit,” ucapnya
Bahtiar juga meminta dalam menjalankan tugas di TPS, keterlibatan seluruh pihak, TNI-Polri kesbang dan unsur lainnya untuk memobilisasi masyarakat membangun TPS yang layak.
Ditempat yang sama, Ketua KPU Sulbar, Said Usman mengatakan, rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk melakukan langkah antisipasi hal krusial dalam tahapan Pilkada.
Menurutnya, sebelum menuju pemungutan suara 27 November 2024, sejumlah tahapan yang dianggap krusial seperti Penetapan Daftar Pemilih Tetap, ini pening sebab menjadi basis KPU dalam menentukan TPS dan juga menjadi basis untuk pembentukan KPPS.
Tahapan krusial lainnya, lanjut Said, rekapitulasi DPT tingkat provinsi, penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, deklarasi kampanye, termasuk didalamnya penentuan penempatan APK dan pelaksanaan kampanye.
“Terkait hal ini kami akan banyak berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi,” ungkapnya
Ia menuturkan, khusus pembentukan KPPS beberapa catatan menjadi hal krusial yang harus diantisipasi KPPS, seperti KPPS Mencoba perubahan hasil, Ada juga sisa surat suara yang tidak tercoblos itu dibagi bagikan oleh KPPS.
“Olehnya pembentukan KPPS harus betul-betul memperhatikan peraturan perundang-undangan, SDM, termasuk integritas KPPS itu sendiri,” tuturnya
Dirinya juga berterima kasih atas atensi PJ Gubernur Sulbar dalam memudahkan proses pendaftaran KPPS.
“Animo masyarakat mendaftar KPPS masih kurang, kendalanya biaya untuk mendaftar KPPS, mengurus surat keterangan berbadan sehat”,
“Namun, melalui gubernur, menyampaikan kepada bupati agar menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan”,
“Ini akan kami sosialisasikan secara masif, agar ini dijalankan pemerintah kabupaten sehingga tidak membebani masyarakat yang ingin terlibat menjadi bagian dari KPPS,” paparnya
(Kalam)
***
