GlobalSulbar.com, Mamuju – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. H. Muliadi Bintaha, M.Pd, mengkritisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemprov Sulbar didalam menyusun program kegiatan, lantaran dianggap tidak pro rakyat.
“Saya selalu mengkritisi OPD -OPD ini setiap menyusun program kegiatan karena tidak pro rakyat, lebih banyak belanja aparat” kata Muliadi saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna di Kantor DPRD Sulbar, Selasa, (29/8).
Politisi asal partai golkar itu, menuturkan, apabila anggaran di OPD hanya berorientasi pada aparat, maka rakyat tidak akan mendapatkan apa – apa.
“Kalau kita punya anggara di OPD misalnya hampir 50 persen untuk gaji aparat itu dimaklumi, tapi yang lain lagi terlalu banyak belanjanya seperti rapat koordinasi, biaya perjalanan, penyusunan laporan, penyusunan perencanaan, biaya makan minum, biaya pemeliharaan kantor dan sebagainya, pokonya semua berorientasi pada aparat, maka kasian rakyat tidak dapat apa – apa” tutur Muliadi
Ia menginginkan agar program di masing – masing OPD 30 persen diperuntukkan untuk rakyat.
“Mestinya paling tidak 30 persen dari program OPD betul – betul diperuntukkan bagi rakyat” ungkap Muliadi
Dirinya juga menambahkan, berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) OPD selama ini 90 persen program kegiatan di OPD untuk kepentingan aparat.
“Kalau kita lihat DPAnya OPD rata -rata 90 persen untuk kepentingan aparat, sedikit sekali untuk rakyat” tambahnya
(Kalam)
