GlobalSulbar.com, Mamuju – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menerima pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merupakan bagian dari kegiatan jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2TI) Bapenda Provinsi Sulawesi Barat dan diterima langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, Selasa, 6 Oktober 2026.
Pelayanan tersebut memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada ASN lingkup Bapenda, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dalam proses aktivasi serta pemanfaatan IKD. Pelaksanaan layanan secara langsung di lingkungan perangkat daerah diharapkan memberikan kemudahan bagi ASN dalam mengakses layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Dalam pelaksanaannya, para ASN lingkup Bapenda mendapatkan pendampingan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam proses aktivasi IKD. Layanan tersebut mencakup proses verifikasi dan aktivasi identitas kependudukan digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur menyambut baik pelaksanaan pelayanan aktivasi IKD di lingkungan Bapenda. Menurutnya, pelayanan jemput bola yang dilaksanakan Disdukcapil memberikan kemudahan bagi ASN karena proses aktivasi IKD dapat dilakukan langsung di lingkungan kerja.
“Kami mengapresiasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pelayanan ini memberikan kemudahan bagi ASN untuk melakukan aktivasi IKD sekaligus mendukung percepatan digitalisasi administrasi kependudukan di lingkungan pemerintahan,” ujar Abdul Wahab.
Ia menambahkan, pemanfaatan IKD diharapkan dapat mendorong ASN semakin terbiasa menggunakan layanan administrasi berbasis digital, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Kegiatan tersebut sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.”
Selain mendukung percepatan digitalisasi administrasi kependudukan, aktivasi IKD juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Pemanfaatan identitas kependudukan digital yang terintegrasi diharapkan dapat mendukung ketepatan administrasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Bapenda Sulbar turut mendukung sinergi lintas perangkat daerah dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas di Provinsi Sulawesi Barat.
