GlobalSulbar.com, Mamuju – BPKAD Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK), di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Senin, 11 Mei 2026.
Rakor ini dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Kuddus, didampingi Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I, Muhammad Apriady.
Rakor tersebut digelar untuk menyamakan persepsi, meningkatkan sinkronisasi, serta memastikan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah kabupaten selaku pihak penerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam keterangannya, Kuddus mengatakan, koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pengelolaan dan penyaluran BKK berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi yang berlaku.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin memastikan adanya kesamaan pemahaman antara BPKAD dan OPD teknis, sehingga pelaksanaan BKK dapat berjalan lebih efektif, tertib administrasi, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di kabupaten,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dari lokasi berbeda menegaskan pentingnya penguatan sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung keberhasilan program bantuan keuangan.
“Sinergi yang baik antara BPKAD dan OPD teknis menjadi kunci dalam memastikan penyaluran BKK berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, program ini benar-benar dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus di Provinsi Sulawesi Barat dapat semakin baik, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
