GlobalSulbar.com, Mamuju – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Amalia Fitri menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulbar Tahun 2027, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 10 April 2026.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Infrastruktur, Investasi, SDM dan Pengelolaan SDA yang Terintegrasi antara Pusat dan Daerah.” Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri memaparkan pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
Ia menegaskan, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
Adapun prioritas pokok-pokok pikiran DPRD, di antaranya :
1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, dan sarana transportasi guna mendukung konektivitas antarwilayah.
2. Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata lokal.
4. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, Amalia menjelaskan, DPRD telah menyerahkan pokok-pokok pikiran kepada Pemerintah Provinsi Sulbar dengan total 5.772 usulan yang berasal dari komisi-komisi dan anggota DPRD. Adapun rinciannya meliputi :
1. Bidang Pemerintahan sebanyak 685 usulan.
2. Bidang Ekonomi dan Keuangan sebanyak 1.700 usulan.
3. Bidang Pembangunan sebanyak 789 usulan.
4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebanyak 2.598 usulan.
Menurutnya, seluruh usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap melalui Musrenbang ini akan lahir perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” tutupnya
