GlobalSulbar.com, Mamuju – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menjadi narasumber pada kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu di era baru dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digelar oleh Dinas Sosial, P3A, dan PMD Sulbar, Senin, 6 April 2026.
Dalam pemaparannya, Junda Maulana menegaskan, posyandu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di tingkat dusun.
“Posyandu ini adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena berada di level paling bawah, maka langsung menyasar kelompok sasaran,” paparnya
Menurutnya, Sulawesi Barat saat ini masih menghadapi tantangan serius terkait stunting dengan angka yang tergolong tinggi, yakni sekitar 35 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kalau kita tidak mampu menekan stunting, maka kita berisiko mengalami lost generation. Ini tentu akan menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, terdapat beberapa faktor utama penyebab stunting yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, pernikahan usia dini yang berisiko terhadap kesehatan reproduksi dan kesiapan mental.
Kedua, asupan gizi yang belum seimbang.
“Kita harus memastikan masyarakat tidak hanya makan untuk kenyang, tetapi juga memperhatikan kandungan gizi, seperti konsumsi sayur, biji-bijian, dan pola hidup sehat,” jelas Junda Maulana.
Ketiga, kondisi lingkungan, termasuk sanitasi dan akses air bersih.
Ia menekankan pentingnya perilaku hidup bersih untuk mencegah penyakit yang berkontribusi pada stunting.
Selain itu, Junda juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan stunting.
Baginya, sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial harus berjalan secara terpadu.
“Program ini kita optimalkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus menurunkan stunting. Kita harus bergerak bersama,” katanya.
Sebagai langkah konkret, lanjutnya, pemerintah terus mendorong penguatan posyandu dengan mengaktifkan lebih dari 2.000 posyandu secara bertahap. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa.
“Jangan hanya bergantung pada satu sumber anggaran. Kita harus kolaborasi sesuai kewenangan masing-masing,” pungkas Junda Maulana.
Ia juga menyinggung data terbaru berdasarkan e-PPGBM yang menunjukkan angka stunting di Sulbar telah menurun menjadi sekitar 26 persen. Namun, ia mengingatkan pentingnya validitas data yang sangat bergantung pada keaktifan posyandu.
“Kalau posyandu tidak aktif, bisa terjadi error data. Karena itu, kita harus memastikan posyandu benar-benar berjalan dan memberikan data yang akurat,” tutupnya
(Kalam)
***
