GlobalSulbar.com, Mamuju – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional Tahun 2026, di Aula DKP Sulbar, Jumat 27 Februari 2026.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kelautan dan perikanan daerah dengan kebijakan nasional.
Forum ini menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan transparan, terukur, serta berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Pada Rakortekrenbang tersebut, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Roswati Panasa menuturkan, DKP Sulbar akan memfokuskan pengembangan pada komoditas rumput laut sebagai penggerak utama peningkatan produksi budidaya.
Komoditas ini dinilai memiliki potensi ekspor dan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat pesisir.
Selain itu, tingginya permintaan bibit ikan nila oleh Unit Perbenihan Rakyat (UPR) menjadi perhatian serius. Ketersediaan benih unggul dan berkelanjutan dipandang sebagai kunci dalam menjaga stabilitas produksi air tawar di Sulawesi Barat.
Namun demikian, tantangan cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir turut memengaruhi aktivitas budidaya. DKP Sulbar menegaskan pentingnya dukungan sarana dan prasarana adaptif terhadap perubahan iklim agar produksi tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Bidang PSDKP, Zaehu M mengatakan, DKP Sulbar saat ini memiliki dua unit kapal patroli, namun dalam kondisi kurang optimal.
Dengan luasnya wilayah perairan Sulawesi Barat, keterbatasan armada menjadi kendala dalam memaksimalkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Selain itu, masih ditemukannya praktik penggunaan formalin oleh oknum tidak bertanggung jawab menjadi perhatian utama. Pengawasan ketat diperlukan agar hasil tangkapan nelayan sampai ke konsumen dalam kondisi sehat dan aman.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin berharap, pihak KKP dapat mengalokasikan anggaran untuk pembenahan kapal patroli.
Baginya, anggaran operasional saat ini belum sebanding dengan luas wilayah perairan yang harus dijaga dari praktik ilegal.
Ia menegaskan, Sulawesi Barat merupakan salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan harus mendapat perhatian khusus sebagai penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Menurutnya, hasil pertemuan Rakortekrenbang ini akan menjadi bahan laporan kepada Gubernur Sulawesi Barat sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembangunan tahun mendatang.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci. Apa yang kita bahas hari ini akan menjadi pijakan strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat agar lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan, DKP Sulbar menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang produktif sekaligus bertanggung jawab. Dari budidaya rumput laut hingga penguatan pengawasan laut, seluruh langkah diarahkan untuk memastikan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya tetap menjadi prioritas.
“Dengan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang proporsional, serta kolaborasi lintas sektor, Sulawesi Barat optimistis mampu menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung target nasional perikanan budidaya dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia, selaras dengan semangat PANCADAYA menuju tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang berkualitas,” paparnya
