GlobalSulbar.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sulbar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju terkait persoalan sampah yang tengah menjadi sorotan publik.
Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan PPKL DLHK Sulbar, Alexander Bontong mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Kepala DLHK Kabupaten Mamuju mengenai kondisi tersebut.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala DLHK Kabupaten Mamuju terkait adanya tumpukan sampah di sejumlah titik dalam kota Mamuju,” ujar Alexander Bontong, saat dikonfirmasi, Selasa, 24 Februari 2026.
Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi tersebut, DLHK Mamuju mengakui sempat terjadi penumpukan sampah selama beberapa hari, khususnya pada masa libur mulai Sabtu hingga Selasa.
Namun, upaya pembersihan telah dilakukan secara bertahap.
Alexander Bontong menjelaskan, penyebab terjadinya penumpukan sampah adalah berkurangnya tenaga kebersihan yang tidak terakomodir dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Sejumlah tenaga kebersihan yang sebelumnya berstatus kontrak diketahui belum menerima gaji sejak Januari 2026, sehingga memilih untuk tidak bekerja sementara waktu.
“Memang ada kekurangan pekerja yang tidak masuk P3K paruh waktu. Akhirnya mereka yang sebelumnya berstatus tenaga kontrak mogok karena belum menerima gaji sejak Januari 2026,” jelasnya.
Sebagai solusi, tenaga yang tidak terakomodir dalam PPPK paruh waktu akan dialihkan ke sistem outsourcing melalui pihak ketiga yang nantinya bertanggung jawab dalam pembayaran gaji.
“Informasi dari Kadis LHK Mamuju, akhir Februari 2026 ini gaji mereka sudah akan dibayarkan,” pungkas Alexander Bontong.
Ia juga mengakui masih terdapat tumpukan sampah di beberapa titik, terutama di kawasan perumahan dan lorong-lorong.
Namun, untuk jalur utama dalam kota, proses pembersihan telah rampung dan kondisi relatif bersih.
DLHK Sulbar menegaskan akan terus melakukan koordinasi dan pembinaan kepada kabupaten/kota jika terjadi persoalan serupa.
“Kalau ada masalah, kami sebagai pembina kabupaten langsung berkoordinasi untuk mengetahui persoalannya apa dan bagaimana solusinya,” tutupnya.
