GlobalSulbar.com, Mamuju – Proses seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) dilaporkan mandek sejak tahun 2025 dan hingga memasuki tahun 2026 belum menunjukkan kejelasan.
Ketiadaan anggaran disinyalir menjadi faktor utama terhentinya tahapan seleksi tersebut.
Menanggapi hal itu, salah seorang Aktivis asal Kabupaten Mamuju, Zulkarnaim menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Olehnya, ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat segera mengalokasikan anggaran agar proses seleksi KPID dapat kembali berjalan sesuai ketentuan.
“Seleksi ini sudah mandek sejak 2025. Memasuki 2026, seharusnya pemerintah sudah memberikan kepastian. Jika kendalanya anggaran, maka itu wajib diselesaikan melalui penganggaran yang jelas,” kata Zulkarnaim, via WhatsApp, Kamis 5 Februari 2026.
Menurutnya, KPID memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas siaran dan kepentingan publik. Terhambatnya proses seleksi, lanjut dia, berpotensi melemahkan fungsi pengawasan penyiaran di Sulawesi Barat.
Zulkarnaim juga mendorong DPRD Sulbar untuk lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan ketersediaan anggaran seleksi KPID.
“Ini menyangkut lembaga independen. Jangan sampai karena alasan anggaran, fungsi pengawasan penyiaran di daerah menjadi vakum,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait kepastian penganggaran seleksi KPID di tahun 2026. Publik pun berharap pemerintah segera memberikan kejelasan demi keberlanjutan pengawasan penyiaran di daerah.
Untuk diketahui, pendaftaran seleksi calon komisioner KPID Sulbar dibuka pada 17 Maret hingga 17 April 2025. Berdasarkan surat keputusan Tim Seleksi KPID Sulbar yang ditetapkan pada 14 Mei 2025, sebanyak 59 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.
***
