Gubernur Sulbar Sebut Persoalan Anak Putus Sekolah Harus Diselesaikan Dari Akarnya

GlobalSulbar.com, Mamuju – Masalah anak putus sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Barat masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki layanan pendidikan, tapi grafik penurunannya belum terlihat signifikan.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menyebut, persoalan anak putus sekolah harus diselesaikan dari akarnya.

“Pertama kita cari akar masalahnya, bisa saja banyak terjadi, saya belum mendapatkan laporan berapa bangku yang tersedia di SMP kelas 3 dengan bangku yang tersedia di SMA dan SMK, nah kalau itu selisih berarti itu salah satu akibatnya adalah sarana, tapi kalau ternyata seimbang berarti ada masalah apakah persoalan ekonomi, ataukah persoalan mental, bisa juga persoalan tenaga kerja,” terangnya, Selasa 13 Januari 2026.

Kalau gambaran dasarnya sudah jelas, kata dia, intervensi program yang dijalankan dipastikan lebih tepat sasaran.

“Kalau semua itu bisa ketahui barulah di situ kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan apa yang kita intervensi,” katanya

Bagi SDK, anak putus sekolah bukan persoalan kecil. Sehingga masalah tersebut tak boleh dibiarkan berlarut.

Olehnya, ia memerintahkan OPD terkait untuk segera menelusuri penyebab anak putus sekolah.

“APS itu adalah masalah dan tak boleh dibiarkan terus menerus seperti itu, dengan demikian upaya untuk meningkatkan IPM kita bisa kita naikkan,” ujarnya

Menurutnya, Pada tahun 2025 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar naik satu poin, namun capaian itu bisa lebih baik kalau APS ditangani serius.

Sehingga, Ia menargetkan angka IPM bisa bergerak ke kisaran 75–76.

Untuk diketahui, baru-baru ini, dalam pertemuan bersama Komisi IV DPRD Sulbar dan Dinas Pendidikan, muncul usulan pembentukan tim khusus untuk mengusut penyebab utama APS.

SDK menilai langkah ini bisa mempercepat temuan di lapangan mulai dari situasi sekolah, kondisi ekonomi keluarga, hingga faktor sosial yang membuat anak tak melanjutkan pendidikan.

“Boleh kita bentuk itu tim, apakah tim terpadu pemerintah atau melibatkan kabupaten, melibatkan lembaga sosial bisa juga, saya sambut baik,” tutupnya

Pos terkait