GlobalSulbar.com, Mamuju – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, kembali mengingatkan seluruh pejabat dan tim yang ditunjuk Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk melakukan penilaian agar serius memperhatikan tingkat kedisiplinan aparatur, khususnya kehadiran dalam upacara.
Junda Maulana menegaskan bahwa tingkat kehadiran pada upacara memiliki bobot penilaian sebesar 10 persen dalam komponen TPP.
“ASN yang tidak hadir tanpa alasan jelas akan dikenakan pemotongan hingga 10 persen,” tuturnya
Ia menekankan, bahwa upacara hanya dilaksanakan satu kali dalam sebulan, sehingga tidak seharusnya diabaikan.
“Upacara ini sebulan sekali. Bahkan di minggu pertama kita juga apel karena ada pengarahan dari Gubernur. Maka tidak ada alasan untuk malas. Pimpinan OPD harus menegur pegawai yang tidak hadir, karena kasihan yang hadir justru ikut kena marah,” tegasnya.
Sekda juga meminta agar sistem absensi ditertibkan.
Ia menekankan bahwa sepuluh menit sebelum upacara dimulai, absensi harus sudah ditutup, tanpa ada lagi alasan keterlambatan.
Junda meminta Satpol PP dan unsur protokoler untuk menata kembali pelaksanaan apel agar berjalan tertib
Junda pun menyebut, tingkat kehadiran ASN di beberapa OPD masih sangat rendah.
Olehnya, dirinya mendesak Badan Kepegawaian Daerah membentuk tim untuk turun langsung ke OPD guna mengevaluasi keberadaan ASN, agar tidak terjadi praktik kehadiran fiktif.
Pada kesempatan itu juga, Junda mengingatkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur telah berjuang mempertahankan TPP ASN di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pimpinan daerah terhadap kesejahteraan ASN yang harus dibalas dengan kinerja dan kedisiplinan,” tutupnya
(Kalam)
***
