GlobalSulbar.com, Jakarta – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menemui jajaran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), di kantor pusat Jakarta, Selasa 4 Oktober 2025.
Melalui pertemuan tersebut, Suhardi Duka menyampaikan terkait rencana pemerintah pusat yang bakal melakukan penyesuaian fiskal pada tahun 2026 yang berdampak pada pemotongan anggaran sebesar Rp330 miliar dari rencana pendapatan dan belanja daerah Sulbar.
“Dalam kondisi fiskal yang ketat ini, kami tetap berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan”,
“Salah satu opsi yang kami pertimbangkan adalah menambah pinjaman baru guna menata kembali kewajiban pembiayaan yang sudah berjalan, tanpa mengganggu hak-hak dasar masyarakat dan ASN, khususnya tunjangan guru dan TPP pegawai negeri,” paparnya
Untuk Diketahui, sebelum pemerintahan SDK–JSM, Pemprov Sulbar memiliki utang ke PT SMI sebesar Rp280 miliar yang masih berjalan hingga tahun anggaran saat ini.
Namun, SDK menegaskan bahwa utang masa lalu tidak boleh menjadi hambatan, melainkan harus dikelola secara profesional agar pembangunan tetap berlanjut.
“Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, kami memikul amanah besar rakyat Sulbar untuk merealisasikan Pancadaya Sulbar sebagaimana janji kampanye yang kini telah tertuang dalam RPJMD 2025–2030. Karena itu, kami memilih untuk bekerja, bukan mengeluh, dan mencari solusi konkret,” tuturnya
Hal ini, lanjut SDK, sebagai tanggung jawab pemerintah daerah untuk tidak pasrah menghadapi kebijakan efisiensi pusat, melainkan terus mencari terobosan agar agenda pembangunan Sulawesi Barat tetap berjalan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pada pertemuan tersebut, Suhardi Duka didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Hj. Suraidah Suhardi, Ketua Komisi I DPRD Syamsul Shanad, Sekda Provinsi Sulbar Junda Maulana, serta jajaran biro dan tim teknis seperti Murdanil, Biro Perekonomian dan Pembangunan, serta Hajrul Malik, Tenaga Ahli Bidang Kerja Sama Antar Lembaga.
