GlobalSulbar.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, memimpin rapat Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Sulbar, di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 16 Mei 2025.
Rapat ini dihadiri langsung oleh, Plh Sekprov Sulbar, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, Kapolda Sulbar, Komandan Korem (Danrem) Tatag 142, BIN beserta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.
Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulbar, Herdin Ismail mengatakan, dalam rapat tersebut telah disepakati sejumlah poin penting untuk menanggapi isu terkini, di antaranya pembentukan tim terpadu operasi penanganan premanisme.
“Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum. Masalah premanisme telah menjadi perhatian nasional, dan sejumlah wilayah telah bergerak cepat menanganinya. Mereka adalah oknum atau kelompok yang mengganggu ketertiban, meresahkan masyarakat dan Daerah,” katanya
Menurutnya, selain tim penanganan premanisme, juga dibentuk tim evaluasi tambang yang melibatkan Forkopimda Sulbar.
Tim ini bertugas meninjau seluruh operasi tambang di Sulbar, terutama yang menjadi sorotan publik.
“Tim evaluasi ini diketuai oleh Asisten III, Amujib, dengan anggota dari Kejati Sulbar, Polda Sulbar, BIN, dan Korem. Tugasnya adalah melakukan evaluasi dan penertiban terhadap semua tambang, baik berizin maupun tidak”,
“Bagi yang berizin, akan diperiksa kepatuhannya terhadap regulasi, kontribusi pendapatan daerah, serta dampak lingkungan dan sosial. Sementara yang tidak berizin akan ditindak sesuai aturan,” paparnya
Lebih lanjut, ia menjelaskan, tim terpadu ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan transparan serta melibatkan komponen masyarakat (terutama yang terkena dampak langsung).
Khusus untuk tim evaluasi tambang, terdapat harapan besar agar kerja- kerja Tim mampu menjawab keresahan publik sekaligus memastikan praktik pertambangan berjalan transparan, berkelanjutan, dan sesuai regulasi.
“Kami berharap tim ini bekerja secara profesional, dan objektif. Evaluasi menyeluruh terhadap tambang termasuk aspek legalitas, dampak lingkungan, dan kontribusi ekonomi harus menjadi prioritas”,
“Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Sulbar, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam,” ujarnya
Sementara itu, Kajati Sulbar, Andi Darmawangsa mengatakan, tindakan premanisme sangat menghambat investasi di Sulbar sehingga harus diberantas.
“Itukan sangat menghambat investasi,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar menekankan komitmen teguh Polda Sulbar dalam mendukung penuh upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para investor.
Ia juga menjabarkan strategi-strategi inovatif yang akan dijalankan oleh Polda Sulbar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pelaku usaha, mulai dari peningkatan patroli, penguatan deteksi dini potensi gangguan keamanan, hingga penanganan cepat dan tepat terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
(Kalam)
***
