GlobalSulbar.com, Mamasa – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa yang dianggap stagnan dan tidak produktif.
Olehnya, HMI Cabang Mamasa mendesak Bupati Mamasa untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang gagal menunjukkan kinerja optimal.
“Banyak OPD hari ini lebih sibuk pada formalitas daripada substansi kerja. Anggaran habis, tapi rakyat tak merasakan dampaknya”,
“Pemerintah Kabupaten tidak boleh menjadi panggung nyaman bagi pejabat gagal,” kata Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Jalil, via WhatsApp, Rabu 14 Mei 2025.
Menurutnya, birokrasi di Mamasa sedang berada dalam titik stagnasi serius.
Beberapa dinas teknis dianggap tidak mampu merealisasikan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Bahkan, lanjutnya, beberapa OPD justru menjadi sarang pemborosan anggaran dan praktik manipulatif yang jauh dari semangat pelayanan publik.
“Evaluasi bukan hanya tentang kinerja administratif, tapi juga tentang moralitas jabatan. Jika seorang kepala dinas tidak memiliki kepekaan sosial dan kapasitas teknis, maka ia gagal menjalankan mandatnya. Bupati harus berani mengambil langkah tegas, bukan sekadar rotasi politik,” paparnya
Lebih lanjut, ia menjelaskan, pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan baik jika dikelola oleh aktor-aktor birokrasi yang tidak visioner.
Dalam konteks Mamasa yang masih tertinggal secara infrastruktur dan pelayanan dasar, setiap OPD seharusnya menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.
“Jika evaluasi menyeluruh tidak dilakukan, maka Bupati patut diduga bersekongkol dalam ketidakmampuan sistemik ini. Rakyat Mamasa butuh kepemimpinan yang progresif dan berani membersihkan barisan dari elemen-elemen penghambat kemajuan,” ungkapnya
Dirinya pun menambahkan, HMI berencana mengawal isu ini secara berkelanjutan, termasuk menyiapkan kajian akademik terhadap kinerja OPD yang dianggap bermasalah, dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi massa jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten.
(Kalam)
***
