GlobalSulbar.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK) memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan Hari Desa Nasional 2026 tingkat Provinsi Sulbar, di Lapangan Upacara Gubernur Sulbar, Senin, 19 Januari 2026.
Dalam amanatnya, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka mengatakan, tahun 2026 merupakan periode yang penuh tantangan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk bagi pemerintah desa, akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
“Kita sadar bahwa 2026 ini adalah masa-masa yang tidak terlalu baik-baik saja bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk kepala desa. Namun yakinlah, tidak ada orang yang kuat jika tidak pernah menghadapi tantangan,” ujarnya
SDK menuturkan, berkurangnya dana transfer pusat ke daerah di Sulawesi Barat mencapai kurang lebih Rp1 triliun, termasuk dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kabupaten dan desa.
Meski demikian, ia menegaskan tidak menurunkan target pertumbuhan ekonomi maupun target penurunan angka kemiskinan daerah.
“Saya tidak menurunkan target pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, karena saya yakin seluruh pejabat Eselon II dan para kepala desa memiliki semangat serta komitmen yang kuat,” tegasnya.
Suhardi Duka menargetkan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2026 berada di kisaran 5,5 hingga 6 persen. Dengan capaian tersebut, ia optimistis angka kemiskinan dapat ditekan hingga turun sebesar 1 persen.
“Kalau kita mampu menurunkan angka kemiskinan satu persen, itu bukan hanya prestasi pemerintahan, tapi juga bernilai ibadah,” ucapnya
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa agar menjadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum untuk terus menanamkan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Saudara-saudara adalah orang-orang terbaik dan terpilih untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan di provinsi yang kita cintai ini. Yakini itu,” ungkapnya
Pada kesempatan itu juga, Suhardi Duka meminta para kepala desa tetap bersabar dan fokus pada program strategis nasional.
“Sabar, meski dana Rp500 juta per tahun ditarik, yakinlah itu akan kembali ke desa dalam bentuk pembangunan dan penguatan ekonomi, salah satunya melalui Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran kepala desa dalam menghidupkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi desa.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut akan mendapatkan apresiasi, sementara kegagalan akibat kelalaian akan berimplikasi hukum.
“Kopdes Merah Putih ini program strategis nasional. Kalau sukses, saudara akan diapresiasi. Tapi kalau gagal karena kelalaian, tentu ada konsekuensi hukum,” tuturnya
Dirinya pun menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam mendukung program tersebut dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah provinsi sebagai lokasi pembangunan kantor dan gerai Koperasi Merah Putih di kabupaten-kabupaten.
“Itu bukti bahwa saya memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat,” tutupnya
(Kalam)
***
