GlobalSulbar.com, Polman – Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melakukan monitoring distribusi benih kakao dan pupuk organik, di Kabupaten Polewali Mandar, Kamis, 18 September 2025.
Monitoring ini dilakukan untuk memastikan mutu bibit kakao dan pupuk organik yang diterima petani sesuai standar yang telah ditetapkan.
Kasi Pertimbangan Hukum, Kejati Sulbar, A. Oddang Yakub menegaskan, kehadiran kejaksaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pendampingan hukum agar pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari potensi penyimpangan.
Menurutnya, pendampingan sejak awal sangat penting agar setiap bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pada kesempatan itu juga, Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Muliadi mengungkapkan, monitoring ini fokus pada kualitas fisik benih kakao maupun kondisi pupuk organik yang disalurkan.
Selain itu, pihaknya turut melakukan dialog bersama kelompok tani penerima manfaat untuk memastikan tidak ada kendala dalam distribusi, sekaligus mendengar masukan terkait kebutuhan petani ke depan.
“Monitoring dilakukan untuk melihat kondisi bibit kakao dan pupuk organic di kelompok tani penerima manfaat serta telah sesuai dengan target” ujar Muliadi
Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Faizal Thamrin SE menegaskan bahwa monitoring bersama dengan Kejaksaan Tinggi ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun sektor perkebunan secara bersih dan berintegritas.
“Dengan sinergi tersebut, diharapkan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata berupa peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani kakao di Sulawesi Barat.” ujar Faizal
Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari para kelompok tani. Mereka menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri dan optimisme petani bahwa program bantuan benar-benar diperhatikan dan diawasi, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara adil dan merata.
Melalui monitoring terpadu ini, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat berharap dapat menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih efektif, tepat sasaran, serta menjadi model pelaksanaan program pembangunan perkebunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan petani di masa mendatang.
