GlobalSulbar.com, Mamuju – Sebanyak 500 lebih tenaga honorer dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju yang tergabung dalam aliansi tenaga kontrak Mamuju menduduki kantor Bupati Mamuju, Selasa 16 September 2025.
Aksi pendudukan ini dilakukan, lantaran ratusan honorer yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis tersebut tak diusulkan menjadi PPPK Paruh waktu.
Salah satu massa aksi, Galang mengatakan, pihaknya menginginkan agar seluruh tenaga honorer dilingkup Pemkab Mamuju diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.
“Kami ingin, seluruh teman-teman tenaga honor baik yang menggunakan SK Puskesmas, SK Sekolah, SK Kecamatan, dan bahkan juga yang sudah ikut pendaftaran ujian tahap dua maupun yang sudah dirumahkan dimasukkan PPPK paruh waktu,” kata Galang, saat ditemui di Kantor Bupati Mamuju, Selasa 16 September 2025.
Ia menilai, penyataan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi yang bakal membuka peluang bagi tenaga honorer yang terdaftar di BKN dan aktif bekerja dibuktikan dengan SK terakhir belum sepenuhnya memenuhi tuntutan mereka.
“Pernyataan ibu bupati itu masih belum memenuhi seluruh tuntutan kami, karena masalahnya disini sebagian teman-teman sudah dirumahkan sejak tahun 2021 jadi sudah tidak punya SK terakhir, tapi mereka masuk database di BKN,” bebernya
Olehnya, Galang menegaskan, pihaknya bakal terus menduduki kantor Bupati Mamuju hingga seluruh tuntutan mereka dipenuhi oleh Bupati Mamuju.
“Kami akan terus menduduki kantor bupati ini sampai ibu bupati memenuhi seluruh tuntutan kami,” tegasnya
Untuk diketahui, guna memperjuang tuntutan mereka, sebelumnya pihak aliansi tenaga kontrak Mamuju telah menduduki kantor DPRD Mamuju, pada Senin 15 September 2025.
(Kalam)
***
