GlobalSulbar.com, Makassar – Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (Laksus) Muhammad Ansar, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel memeriksa mantan Ketua DPRD Tator periode 2019-2024, Welem Sambolangi terkait kasus dugaan korupsi anggaran rumah tangga (ART) pimpinan DPRD.
Selain Welem Sambolangi, Kejati juga diminta memeriksa dua mantan Wakil Ketua DPRD Tator periode 2019-2024 yakni Yohanis Lintin Paembonang dan Evivana Rombe Datu.
“Tidak boleh ada pihak yang kebal dari pemeriksaan. Termasuk mantan pimpinan DPRD (Welem Sambolangi) dan dua wakil ketua lainnya,” kata Ansar, Kamis 24 Juli 2025.
Diketahui, saat ini Welem Sambolangi menjabat sebagai Bupati Mamasa periode 2024-2029.
Sementara Evivana terpilih kembali menjadi anggota DPRD Tator periode 2024-2029.
Menurutnya, Welem, Yohanis dan Evivana memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Pasalnya, ia menjabat pada periode 2019-2024.
Olehnya, Ansar meminta Kejati Sulsel untuk mengambil keterangan Welem, Yohanis dan Evivana agar kasus ini dibuka terang benderang.
“Kita minta semua pihak diperiksa. Tidak boleh ada yang terkesan kebal hukum,” tandasnya.
Ia mengungkapkan, penyelidikan yang tidak menyentuh semua simpul masalah justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik.
Ansar pun mengingatkan bahwa Laksus akan terus mengawal proses hukum ini sebagai bagian dari kontrol sosial.
“Semua yang terindikasi menerima manfaat atau mengambil keputusan dalam proses anggaran wajib dimintai keterangan. Ini bukan sekadar tanggung jawab hukum, tapi juga tanggung jawab moral di hadapan rakyat,” ujarnya.
Ansar menegaskan, Kejati Sulsel harus memperlihatkan keseriusan dengan langkah-langkah konkret dan progresif, bukan hanya pernyataan normatif.
Dirinya juga menyebut, bahwa penyidikan bisa dilakukan paralel, tanpa harus menunggu terlalu lama untuk menetapkan tersangka jika alat bukti sudah cukup.
“Lembaga hukum tidak boleh terjebak dalam permainan waktu. Kalau bukti cukup, segera naikkan ke penyidikan dan tetapkan pihak yang bertanggung jawab. Jangan biarkan publik berpikir bahwa hukum bisa dinegosiasi,” tutupnya
Untuk diketahui, Kasus dugaan korupsi anggaran rumah tangga pimpinan DPRD Tator mengemuka sejak 2024 lalu. Kasus ini ditindak lanjuti Kejati Sulsel atas laporan dari sejumlah lembaga.
Diduga terjadi penggelembungan anggaran dalam pos ART pimpinan DPRD. Sejumlah pihak diduga ikut menikmati aliran dana tersebut.
***
