GlobalSulbar.com, Mamuju – Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Sulbar melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 16 Juli 2025.
Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka mengatakan, diperlukan kesungguhan, kekompakan dan kesadaran bersama demi kemajuan Sulawesi Barat.
Olehnya, pria yang akrab disapa SDK ini menginginkan perubahan untuk perbaikan Provinsi Sulawesi Barat.
“Kita ingin di pengabdian kita ini ada perubahan. Ada perubahan yang ingin kita capai, untuk perbaikan kondisi Sulawesi Barat ini,” kata Suhardi Duka.
Menurutnya, setiap masa kepemimpinan beda tantangan, beda situasi, beda gaya dan cara.
“Dengan demikian perubahan kepemimpinan di Sulawesi Barat ini, anda akan mulai merasakan”,
“Anda yang harus menyesuaikan diri dengan itu, menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan yang saya gunakan. Kalau anda tidak mampu menyesuaikan, minggir, banyak yang lain bisa,” tegasnya
Selain itu, ia juga berjanji bakal mengontrol langsung penyusunan APBD.
“Jadi jangan mencoba-coba bermain diluar ketentuan, karena saya akan kontrol langsung,” tutupnya
Adapun komitmen bersama yang tertuang dalam Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (PI-PK), sebagai berikut :
Bersediah melaksanakan seluruh program prioritas dengan dedikasi dan tanggungjawab penuh.
Komitmen, loyalitas dan dukungan kepada pimpinan daerah.
Siap dan wajib menunjukkan loyalitas penuh serta dukungan atau total terhadap seluruh kebijakan, arahan dan keputusan strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
Akan menjaga kehormatan jabatan dan tetap menjungjung tinggi nilai-nilai dasar ASN serta menghindari segala bentuk sikap, tindakan atau pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulbar.
Bersediah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
